Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2019

Title MENAKER HANIF MASIH KAJI REVISI PP PENGUPAHAN
Media Name liputan6.com
Pub. Date 15 Oktober 2019
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4086853/menaker-hanif-masih-kaji- revisi-pp-
Page/URL
pengupahan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Hanif Dhakiri mengaku masih mengkaji
mengenai revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Selama ini memang diakuinya, peningkatan upah buruh terjadi seiring dengan laju
pertumbuhan ekomomi dan inflasi, bukan ditentukan berdasarkan survei kebutuhan
hidup layak (KHL).

"(PP 78) masih kita kaji. Orang ini PP pengupahannya minta direvisi ya kita kaji dulu
ya. Besarannya belum kita tunggu Badan Pusat Statistik (BPS)," katanya saat
ditemui di Jakarta, Selasa (15/10).

Sebagai perhitungan saja, jika pertumbuhan ekonomi diprediksi di kisaran 5 persen,
dan inflasi tahunan saat ini berada di kisaran 3 persen. Maka sepertinya kenaikan
UMP tahun depan akan berkisar 8 persen atau sama dengan tahun ini.

"Ini bukan masalah relevan atau tidak relevan kan ada aturannya. kalau aturannya
bilang peningkatan upah buruh itu akan terjadi seiring dengan laju pertumbuhan
ekonomi dan inflasi yasudah berarti begitu," jelas Menaker.

Asal tahu saja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2019 sebesar 8,03 persen. Angka ini
berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang dilaporkan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS).
Surat Edaran Menaker

Dikutip dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8.240/M-
Naker/PHI9SK-Upah/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 per 15 Oktober 2018.

"Data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik
bruto) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019

Page 98 of 136.