Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2019

bersumber dari Badan Pusar Statistik Republik IndonesIa (BPS RI)," bunyi SE
tersebut seperti yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Berdasarkan Surat Kepala BPS RI Nomor B-216/BPS/1000/10/2018 Tanggal 4
Oktober 2018. lnflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut.

a. Inflasi Nasional sebesar 2,88 persen

b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Pertumbuhan PDB) sebesar 5,15 persen

"Dengan demIkian, kenalkan UMP dan/atau UMK Tahun 2019 berdasarkan data
Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional yaitu 8,03 persen," demikian
tertulis dalam SE tersebut.
Menaker Buka Ruang Diskusi Terkait Revisi UU Ketenagakerjaan

Ribuan buruh menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
beberapa waktu lalu. Salah satu poin tuntutannya yakni menolak adanya revisi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, hingga kini pemerintah belum
menyusun draft revisi UU Ketenagakerjaan yang dituntut oleh buruh kemarin.
Menurutnya, pemerintah masih membuka ruang diskusi agar revisi nantinya
mengakomodir keinginan semua pihak.

"Ya kalau usulan nanti saja, kalau dari buruh usulan ini, dari pengusaha usulan ini,
ya itu nanti pasti akan dikaji dulu. Tapi intinya kalau terkait revisi UU
Ketenagakerjaan saya sampaikan tidak ada, prosesnya belum ada, draftnya belum
ada, konsepnya belum ada," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta,
Kamis (3/10).

Menteri Hanif juga tidak menegaskan secara jelas, bahwa revisi undang-undang
ketenagakerjaan menjadi prioritas untuk diselesaikan. "Ya di Indonesia ini banyak
hal yang prioritas. Ya memang kalau soal UU Ketenagakerjaan ini jadi perhatian
semua pihak," jelasnya.

Dia melanjutkan, untuk tahun depan, perhitungan upah buruh dilakukan dengan
melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan
pada tahun ini. "Ya kita lihat, pertumbuhan ekonomi dan angka inflasinya saja,"
tandasnya.

Page 99 of 136.