Page 124 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 124
Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berpihak kepada semua pihak baik pengusaha
maupun pekerja apalagi saat terdampak pandemi COVID-19.
Dalam keputusan itu, pihaknya memberikan ruang kepada perusahaan yang tidak mengalami
pertumbuhan saat pandemi COVID-19.
"Terkait pandemi COVID-19, Pemprov DKI harus bisa menjamin pekerjanya yang sektornya
kebetulan tumbuh. Tapi kami juga harus menyelamatkan terhadap perusahaan yang sektornya
tidak mengalami pertumbuhan," katanya.
Ia menampik penilaian UMP 2022 hasil revisi itu dikeluarkan secara sepihak.
Andri menjelaskan, penetapan itu didasarkan pembicaraan di Dewan Pengupahan yang dihadiri
unsur pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha. Pada saat pembahasan, lanjut dia, tidak ada
kata sepakat atau tidak sepakat seperti pada tahun 2021.
Sehingga, lanjut dia, dalam rapat tersebut masing-masing pihak memberikan pertimbangan atau
rekomendasi yang kemudian diputuskan oleh gubernur.
Penetapan kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1 persen itu, lanjut dia, mempertimbangkan proyeksi
Bank Indonesia, Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan
inflasi nasional.
Penetapan ini didasarkan pembicaraan di Dewan Pengupahan yang dihadiri oleh unsur
pemerintah, serikat dan pengusaha. "Tidak ada sepihak," katanya.
Pada saat pembahasan tidak ada kesepakatan bukan tahun 2021 saja. "Tahun-tahun lalu juga
tidak ada kesepakatan, tapi kami ikut membicarakan," katanya.
123
