Page 128 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 128
Dasar hukum pertama yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
pemerintahan DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diubah beberapa kali dalam Undang-Undang
Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
Lalu ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang
diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
"Pada saat keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021
tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tulis Anies
dalam Kepgub, dikutip Senin (27/12/2021).
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Andri Yansyah
mengatakan penentuan UMP hasil revisi juga mengacu pada kajian Bank Indonesia yang
menyatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pada tahun 2022 perekonomian nasional bertumbuh sampai 4,7 persen hingga dengan 5,5
persen dan inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen.
Lalu, keputusan ini didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua pemangku
kepentingan terkait yang tergabung dalam Dewan Pengupahan.
"Artinya berdasarkan pertimbangan satu proyeksi dari BI, tanggapan bappenas, lalu angka yang
dikeluarkan dari BPS. Rilis bps data nasional menyebutkan 5,1 (persen UMP) pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini yang dipakai," kata Andri di gedung DPRD DKI.
Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja ( Menaker ) Ida Fauziyah sudah meminta agar Anies tetap
mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tentang pengupahan. Namun, Andri menyebut
Anies tak akan mengubahnya kembali ke angka awal, yakni naik 0,85 persen.
"Tidak ada kemungkinan direvisi lagi," pungkasnya.
127
