Page 127 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Judul Bukan PP 36, Ini Dasar Hukum yang Dipakai Anies Revisi UMP DKI Jadi
Rp4,6 Juta
Nama Media suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2021/12/27/202929/bukan-pp-36-ini-
dasar-hukum-yang-dipakai-anies-revisi-ump-dki-jadi-rp46-juta
Jurnalis Dwi Bowo Raharjo
Tanggal 2021-12-27 20:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Pada saat keputusan Gubernur ini mulai
berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun
2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi)
DKI) Artinya berdasarkan pertimbangan satu proyeksi dari BI, tanggapan bappenas, lalu angka
yang dikeluarkan dari BPS. Rilis bps data nasional menyebutkan 5,1 (persen UMP) pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini yang dipakai

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi)
DKI) Tidak ada kemungkinan direvisi lagi

Ringkasan

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran Upah Minimum Provinsi
(UMP) tahun 2021 menuai polemik. Pasalnya, Anies dianggap tidak menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 36 tentang pengupahan dalam menentukan nilai UMP.

BUKAN PP 36, INI DASAR HUKUM YANG DIPAKAI ANIES REVISI UMP DKI JADI
RP4,6 JUTA

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi besaran Upah Minimum Provinsi
(UMP) tahun 2021 menuai polemik. Pasalnya, Anies dianggap tidak menggunakan Peraturan
Pemerintah (PP) nomor 36 tentang pengupahan dalam menentukan nilai UMP.

Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum
Provinsi Tahun 2022 yang baru saja beredar, Anies memang tidak memakai PP 36 sebagai acuan.
Ia memakai tiga produk hukum lainnya.
126