Page 126 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 126
"Buruh jangan dimainkan, jangan berpolitik terhadap buruh," ujar Pandapotan dalam rapat kerja
Komisi B bersama Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).
Karena tidak semua pengusaha khususnya yang berskala kecil bisa memenuhi ketentuan yang
diputuskan oleh Pemprov DKI.
"Bisa bayangkan UMP yang ditetapkan itu (apakah) bisa dipenuhi UMKM, bisa dipenuhi pedagang
warteg, bisa dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha lagi mau bangkrut," ucap Pandapotan.
Pandapotan mengatakan, apabila Anies mau membangun pencitraan, tidak baik menggunakan
cara-cara yang melanggar aturan seperti revisi kenaikan UMP.
Anies juga disebut sangat memanfaatkan kaum buruh dan membuat kegaduhan.
Sebagai informasi, 21 November 2021 Anies resmi mengeluarkan Keputusan Gubernur
mengesahkan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen.
Namun Anies merevisi keputusan tersebut dengan siaran pers yang diunggah di situs pejabat
pengelola informasi dokumentasi (PPID) DKI Jakarta Sabtu (17/12/2021) lalu.
Anies menyebut revisi UMP 5,1 persen tersebut merupakan hal yang layak bagi pekerja dan
terjangkau untuk pengusaha.
"Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi
pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan,
ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata Anies.
125
