Page 175 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 175
APINDO SUSUN RENCANA SIKAPI ANIES YANG NGOTOT NAIKKAN UMP JAKARTA
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta akan menggelar rapat besok, Selasa (28/12),
untuk menyikapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tetap menaikkan upah
minimum ( UMP ) sebesar 5,1%. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta
Nurjaman menegaskan kebijakan Anies harus dikoreksi karena melanggar ketentuan.
Sebagai informasi, hari ini, Senin (27/12), Anies Baswedan resmi menetapkani UMP DKI Jakarta
sebesar Rp 4.641.854. Upah ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.
UMP ini naik sebesar 5,1%, jauh di atas angka yang ditetapkan pada akhir November lalu yakni
Rp 4.453.935. Kenaikan UMP ini juga di atas ketetapan pemerintah yakni sebesar 1,09%.
"Harus (dikoreksi) kita ingin semuanya based on the rule. Besok pagi (kami) akan koordinasi
membahas terkait dengan regulasi tersebut,"tutur Nurjaman, kepada Katadata, Senin (27/12).
Dia menambahkan Apindo bersama kamar dagang dan industri Indonesia (Kadin) akan
mempelajari dahulu terkait keputusan Anies.
"Kami akan bahas langkah apa yang harus dilakukan dan pendekatan apa yang akan dilakukan.
Apakah masih ada ruang yang bisa dibicarakan. Tapi memang ini harus segera dibahas,"tutur
Nurjaman.
Selain melakukan pendekatan dengan pemerintah untuk menemui kesepakatan, Nurjaman
mengatakan Apindo Jakarta juga akan merencanakan upaya lain.
Termasuk di dalamnya adalah membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelumnya, Apindo berencana menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke PTUN jika Anies
tetap bersikeras mengimplementasikan revisi aturan UMP. Pasalnya, revisi aturan tersebut
dilakukan secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pihak pengusaha.
"Kami tinggal menunggu Peraturan Gubernur (Pergub) saja. Kalau sudah ada, kita langsung
gugat," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, dalam
konferensi pers, Senin (20/12).
Sementara itu, dilansir dari Antara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta
Andri Yansyah menegaskan keputusan pemerintah DKI Jakarta terkait UMP sudah final.
"Tidak ada kemungkinan direvisi lagi," kata Andri di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, (27/12),
seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya kenaikan UMP sebesar 5% adalah bentuk keberpihakan pemerintah DKI berpihak
kepada semua pihak baik pengusaha maupun pekerja.
Dalam keputusan itu, pihaknya memberikan ruang kepada perusahaan yang tidak mengalami
pertumbuhan saat pandemi Covid-19.
"Terkait pandemi Covid-19, Pemprov DKI harus bisa menjamin pekerjanya yang sektornya
kebetulan tumbuh. Tapi kami juga harus menyelamatkan terhadap perusahaan yang sektornya
tidak mengalami pertumbuhan," katanya.
Dia juga menegaskan UMP 2022 hasil revisi itu dikeluarkan secara sepihak. Penetapan itu
didasarkan pembicaraan di Dewan Pengupahan yang dihadiri unsur pemerintah, serikat pekerja
dan pengusaha. Pada saat pembahasan, lanjut dia, tidak ada kata sepakat atau tidak sepakat
seperti pada tahun 2021.
174
