Page 173 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 173
ditetapkan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 tahun 2021 tentang
Upah Minimum Provinsi, Anies menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau
menjadi Rp4.641.854.
Keputusan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 bagi pekerja yang
mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.
"Pengusaha dilarang membayar upah yang lebih rendah dari UMP. Pengusaha yang melanggar
aturan ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tulis
SK Gubernur dikutip VIVA, Senin, 27 Desember 2021.
Sementara Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans), Senin, untuk mendalami terkait revisi keputusan
kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022.
Seperti diketahui, keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sempat direvisi dari 0,8 persen jadi
5,1 persen. Sehingga kenaikan UMP DKI Jakarta -- hasil revisi -- naik setara dengan Rp225.667
dari UMP sebelumnya atau menjadi Rp4.641.854 per bulan.
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan DPRD DKI meminta
penjelasan Disnakertrans DKI Jakarta terkait revisi kenaikan UMP DKI, mengingat berdasarkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan rata-
rata kenaikan UMP hanya sebesar 1,09 persen.
"Karena efeknya ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasian kepada
buruh juga, tetapi sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat
luar biasa. Nah kita harus berikan yang rasional. Saya minta dasarnya apa saja," ujarnya
Sebelumnya, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah menegaskan keputusan UMP DKI
2022 ini sudah final. "Tidak ada kemungkinan direvisi lagi," kata Andri Yansyah di gedung DPRD
DKI Jakarta, Senin.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berpihak kepada semua pihak baik pengusaha
maupun pekerja apalagi saat terdampak pandemi COVID-19. Dalam keputusan itu, pihaknya
memberikan ruang kepada perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan saat pandemi
COVID-19.
"Terkait pandemi COVID-19, Pemprov DKI harus bisa menjamin pekerjanya yang sektornya
kebetulan tumbuh. Tapi kami juga harus menyelamatkan terhadap perusahaan yang sektornya
tidak mengalami pertumbuhan," katanya.
172
