Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 169
Judul Anak Buah Anies Bongkar Kronologi UMP DKI Jakarta Naik Jadi 5,1%
Nama Media law-justice.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.law-justice.co/artikel/122491/anak-buah-anies-bongkar-
kronologi-ump-dki-jakarta-naik-jadi-51/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-27 18:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Sehari setelah pengumuman
tersebut Gubernur mengeluarkan surat ke Kemenaker terkait masalah kaji ulang. Karena
Gubernur melihat 0,85 persen ini tidak layak dan tidak memenuhi rasa keadilan karena kalau
dibandingkan dengan UMP wilayah penyangga Bekasi 4,8 persen, makanya Gubernur
melayangkan surat
negative - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Di situ saya pertanyakan surat
Gubernur, karena hebohnya Gubernur Jakarta. Tanggapannya Kementerian tak akan menjawab,
yang menjawab Mendagri sampai terus akhirnya dalam rentang waktu penetapan dan revisi
terus terang saja kami terus lakukan koordinasi termasuk sebelum dengan dewan pengupahan,
bicara langsung dengan Apindo, dengan Kadin, gimana nih tolong jawabannya termasuk serikat
pekerja
neutral - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Yang disampaikan tidak ada
pembicaraan perlu saya luruskan sudah ada pembicaraan, dengan Apindo, Kadin, Serikat Pekerja
negative - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Apindo, Kadin tetap PP 36
usulannya seperti itu. Setelah itu kalau dari unsur serikat karena sudah ada rilis BPS naik jadi
5,1 persen, pertama kan 3,57 persen karena rilisnya belum keluar dari nasional naik jadi 5,1
pertumbuhan dan inflasi nasional
negative - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Isi jawabannya intinya tetap
bahwa penetapan upah minimum mengacu pada PP 36. Tetap itu saja jawabannya seperti itu.
Jadi itu kronologinya
neutral - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Kita mempunyai undang-
undang khusus yang mempunyai kewenangan khusus Gubernur melakukan keputusan strategis
dan Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta adalah undang-undang yang
tidak di-omnibus law-kan. Kedua proyeksi BI mencapai 4,7 persen sampai 5,5 persen, kajian
Kementerian BPN dan rilis BPS yang menunjukkan 5,1 persen
168
