Page 168 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 168
"Dia sebagai gubernur yang seharusnya paham sekali masalah ini melanggar, jadi catatan
tersendiri apalagi kalau mau nyapres," kata dia dalam konferensi pers daring, Senin, 20
Desember 2021.
Hariyadi mengutarakan proses penetapan upah tahun depan harus mengikuti aturan yang
berlaku, yaitu PP 36/2021. PP ini adalah regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.
Masalahnya, dia memaparkan, PP 36/2021 tidak mengatur bahwa UMP 2022 yang sudah
ditetapkan Dewan Pengupahan bisa diubah. Menurut dia, Anies telah memutuskan revisi UMP
DKI secara sepihak.
"Sepihak juga hanya dengan satu serikat pekerja lagi, tidak semua serikat pekerja," ujar dia.
Hariyadi melanjutkan bahayanya memutuskan regulasi yang didasari tekanan publik. Dampaknya
dapat merusak tatanan hukum negara di kemudian hari. Dia lantas meminta Anies untuk
menjaga iklim investasi, termasuk kesinambungan usaha dan pekerja.
167
