Page 167 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 167
of Economics and Finance (Indef) yang memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.
"Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka
yang dirumuskan di depan dewan pengupahan antara Pemerintah, asosiasi dan serikat itu harus
diputuskan," katanya.
Andri mengatakan, setiap tahun sebelum atau sesudah pandemi Covid-19, kenaikan UMP kerap
tidak menemui kata sepakat. Ada penolakan dari pihak yang diajak berunding di dewan
pengupahan. Meski demikian, akhirnya Pemprov DKI tetap memutuskan kenaikan upah sesuai
kajian.
"Selama ini tidak ada kesepakatan, bukan hanya tahun 2022 ini tahun kemarin 2021 ada
kesepakatan enggak? Tidak. Artinya kami tetap melibatkan dewan pengupahan tetapi,
kesepakatan untuk tidak sepakat dalam setiap kali dewan pengupahan itu tetap dilaksanakan,"
ujar Andri.
Karena itu, Andri Yansyah menegaskan keputusan Pemprov DKI Jakarta mengubah kenaikan
upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 sebesar 5,1 persen sudah final.
Dia menyebutkan, pihaknya tidak akan merevisi besaran kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1
persen atau senilai Rp225.66.
Gubernur DKI Anies Baswedan telah resmi meneken Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 1517 tentang UMP Tahun 2022 pada 16 Desember 2021. Keputusan itu berlaku resmi
pada 1 Januari 2022.
Andri menjelaskan, dalam SK tersebut ada kebijakan kenaikan UMP sebesar 5,1 hanya bagi
sektor usaha yang mengalami pertumbuhan saat pandemi COVID-19.
"5,1 tidak direvisi kembali, tetapi dalam SK tersebut diberikan ruang terhadap perusahaan-
perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan pada saat pandemi Covid-19," ujarnya.
Meski begitu, Andri belum bisa menjelaskan nilai kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 bagi
sektor yang terdampak Pandemi Covid-19.
"Bagi pengusaha yang memang gak tumbuh akan dibahas lagi di Dewan Pengupahan," katanya.
Bila menilik dari SK Gubernur DKI Nomor 1517 yang diterbitkan Anies pada Diktum Ketiga
diwajibkan bagi pengusaha untuk menerapkan UMP di perusahaan sesuai dengan kemampuan
dan produktivitas.
"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih," bunyi Diktum Ketiga SK tersebut.
Kenaikan UMP DKI sebesar 5,1 persen ini sebelumnya mendapat protes dari Asosiasi Pengusaha
Indonesia atau Apindo.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menganggap revisi
kenaikan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2022 bakal menjadi catatan untuk
Gubernur Anies Baswedan. Dia menganggap Anies telah melanggar Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
166
