Page 166 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 166
Judul Bantah Tetapkan UMP DKI 2022 Sepihak, Dinas Tenaga Kerja: Lewat
Dewan Pengupahan
Nama Media tempo.co
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1543824/bantah-tetapkan-ump-dki-2022-
sepihak-dinas-tenaga-kerja-lewat-dewan-pengupahan
Jurnalis Antara
Tanggal 2021-12-27 18:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Andri Yansyah
memastikan upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 telah melalui pembicaraan dengan
Dewan Pengupahan dan dihadiri unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Dia
membantah jika disebutkan UMP DKI sebesar 5,1 persen itu diputuskan sepihak oleh Gubernur
Anies Baswedan.
BANTAH TETAPKAN UMP DKI 2022 SEPIHAK, DINAS TENAGA KERJA: LEWAT
DEWAN PENGUPAHAN
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Andri Yansyah
memastikan upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 telah melalui pembicaraan dengan
Dewan Pengupahan dan dihadiri unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Dia membantah jika disebutkan UMP DKI sebesar 5,1 persen itu diputuskan sepihak oleh
Gubernur Anies Baswedan.
"Tidak ada sepihak, penetapan ini didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan yang dihadiri
oleh unsur pemerintah, serikat, dan pengusaha," kata Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin,
27 Desember 2021.
Namun, Andri mengakui saat pembicaraan itu tidak ada kesepakatan antarunsur soal angka
kenaikan upah pekerja sebesar 5,1 persen.
Meski begitu, Anies Baswedan tetap mengubah kenaikan UMP DKI 2022 yang semua 0,8 persen
menjadi 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 berdasarkan sejumlah kajian.
Kajian tersebut meliputi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5 persen, prediksi
inflasi yang akan terkendali sekitar 3 persen (2-4 persen) dan proyeksi Institute For Development
165
