Page 161 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

DPRD DKI menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan memengaruhi
pertumbuhan ekonomi di Jakarta.
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta yang juga Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi
menjelaskan, penjelasan Disnakertrans diperlukan mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan rata-rata kenaikan UMP hanya
sebesar 1,09 persen. Sementara Gubernur Anies menetapkan besaran upah mencapai 5,1
persen.

"Jadi saya minta Pak Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans) berikan penjelasan sejelas-jelasnya
kepada kita, yang rasional terkait kenaikan UMP ini," katanya dalam rapat kerja di Gedung DPRD
DKI, Jakarta, Senin (27/12/2021).

Menurut politikus PDIP itu, penjelasan Kadisnaker itu diperlukan karena menurutnya masih
banyak pengusaha yang belum stabil keuangannya. Bahkan, masih banyak yang sedang
berjuang memulihkan keuangannya pasca pandemi Covid-19.
"Karena efeknya ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasihan kepada
buruh juga, tetapi sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat
luar biasa. Nah kita harus berikan yang rasional. Saya minta dasarnya apa saja," ujar Pras.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, penetapan UMP
tahun 2022 sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan, serta melibatkan unsur pemerintah, serikat
pekerja, dan juga pengusaha.

"Meskipun saat pembahasan dengan Dewan Pengupahan tidak ada kesepakatan, tapi Pak
Gubernur harus menetapkan. Sepakat atau tidak sepakat, karena masing-masing unsur itu
mempunyai usulan," katanya di lokasi yang sama.

Selain itu, Andri juga menjelaskan, angka tersebut telah mengacu pada proyeksi Bank Indonesia
terkait pertumbuhan ekonomi, Institute For Development of Economics and Finance (Indef), dan
kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. [].

160