Page 157 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 157
Hal tersebut dikatakan Prasetio saat menghadiri rapat kerja antara Komisi B DPRD DKI dengan
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) di gedung DPRD DKI, Senin
(27/12/2021).
"Karena efeknya ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasian kepada
buruh juga, tetapi sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat
luar biasa," ucap Prasetio.
Prasetio pun meminta Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Andri Yansyah untuk menjelaskan
secara gamblang dasar dari kenaikan UMP yang sebelumnya 0,85 persen diubah menjadi 5,1
persen.
Menurutnya, penjelasan Disnakertransgi diperlukan mengingat berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengamanatkan rata-rata kenaikan
UMP hanya sebesar 1,09 persen.
"Nah kita harus berikan yang rasional. Saya minta dasarnya apa saja. Jadi saya minta Pak Andri
Yansyah (kepala Disnakertrans) berikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada kita, yang rasional
terkait kenaikan UMP ini," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga. Ia meminta
Disnakertrans secara gamblang memaparkan formula perhitungan dan acuan peraturan apa saja
yang dipakai untuk membuat kebijakan tersebut.
"Kami tegaskan bahwa kami tidak pernah menghalangi kenaikan upah buruh, yang kami
pertanyakan prosesnya. Harus jelas aturan mainnya, prosesnya untuk menentukan upah
minimum," ucapnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, bahwa
penetapan UMP tahun 2022 sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan, serta melibatkan unsur
pemerintah, serikat pekerja, dan juga pengusaha.
156
