Page 152 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 152

Judul               Pengusaha Melanggar Ketentuan UMP Naik 5,1 Persen Bakal Kena
                                    Sanksi
                Nama Media          reqnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.reqnews.com/news/44378/pengusaha-melanggar-
                                    ketentuan-ump-naik-51-persen-bakal-kena-sanksi
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-27 19:31:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  telah  menerbitkan  Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta
              Nomor  1517  Tahun  2021.  Keputusan  tersebut,  terkait  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  tahun
              depan. Dengan demikian UMP Jakarta secara resmi naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per
              bulan tahun depan.


              PENGUSAHA MELANGGAR KETENTUAN UMP NAIK 5,1 PERSEN BAKAL KENA SANKSI

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  telah  menerbitkan  Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta
              Nomor  1517  Tahun  2021.  Keputusan  tersebut,  terkait  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  tahun
              depan.

              Dengan demikian UMP Jakarta secara resmi naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan
              tahun depan.

              "Menetapkan UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854 per bulan," bunyi putusan
              yang ditetapkan pada 16 Desember 2021, Senin 27 Desember 2021.

              Putusan UMP ini ditujukan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari
              satu tahun dan mulai berlaku awal Januari 2022. Sedangkan besaran upah untuk pekerja dengan
              memiliki masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan ketentuan struktur dan skala upah.

              Bagi  pengusaha  yang  telah  memberikan  upah  lebih  tinggi  dari  besaran  UMP  2022  dilarang
              mengurangi atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja.

              Sementara itu bagi pengusaha yang melanggar ketentuan ini bakal disanksi sesuai ketentuan
              perundang-undangan.

              "Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi
              DKI Jakarta," bunyi putusan itu di butir ketujuh.


                                                           151
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157