Page 150 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 150
Judul DPRD DKI Tidak Halangi Anies Menaikan UMP
Nama Media rmoldkijakarta.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rmoldkijakarta.id/dprd-dki-tidak-halangi-anies-menaikan-
ump
Jurnalis Ahmad Alfian
Tanggal 2021-12-27 19:47:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Pandapotan Sinaga (Sekretaris Komisi B DPRD DKI) Kami tegaskan bahwa kami tidak
pernah menghalangi kenaikan upah buruh, yang kami pertanyakan prosesnya
neutral - Pandapotan Sinaga (Sekretaris Komisi B DPRD DKI) Harus jelas aturan mainnya,
prosesnya untuk menentukan upah minimum
neutral - Andri Yansyah (Kepala Disnakertrans DKI Jakarta) Meskipun saat pembahasan dengan
Dewan Pengupahan tidak ada kesepakatan, tapi pak Gubernur harus menetapkan. Sepakat atau
tidak sepakat, karena masing-masing unsur itu mempunyai usulan
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara prinsip tidak mempersoalkan
kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang menaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020.
Namun Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga meminta Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) secara gamblang memaparkan formula perhitungan
dalam membuat kebijakan tersebut.
DPRD DKI TIDAK HALANGI ANIES MENAIKAN UMP
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta secara prinsip tidak mempersoalkan
kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang menaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2020.
Namun Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga meminta Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) secara gamblang memaparkan formula perhitungan
dalam membuat kebijakan tersebut.
"Kami tegaskan bahwa kami tidak pernah menghalangi kenaikan upah buruh, yang kami
pertanyakan prosesnya," katanya di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).
149
