Page 146 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 146
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp Rp
4.641.854 per bulan," tulis Anies dalam Kepgub tersebut.
Anies mengatakan UMP tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja
yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha, kata Anies, wajib menyusun
dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
satu tahun atau lebih.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi," tandas Anies.
Selain itu, Anies mengatakan, pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMP 2022,
dilarang mengurangi atau menurunkan upah pekerja. Jika pengusaha tidak menetapkan struktur
dan standar skala upah, membayar upah lebih rendah dari UMP dan mengurangi upah pekerja,
maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, Anies mengatakan pedoman pelaksanaan pembayaran UMP Tahun 2022 selama masa
pandemi Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan
Energi Provinsi DKI Jakarta.
"Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian kartu pekerja
Jakarta dengan manfaat berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga
murah, dan biaya personal pendidikan, bagi pekerja/buruh dengan kriteria memiliki Kartu Tanda
Penduduk daerah dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15 kali UMP dan tidak dibatasi oleh
masa kerja," pungkas Anies.
Sumber: BeritaSatu.com
145
