Page 141 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Prasetyo pun meminta Anies rasional dalam mengambil keputusan soal kenaikan UMP tahun
depan. Pasalnya, kebijakan Anies menaikkan UMP hingga 5,1 persen atau Rp 225.667 dinilai
sangat memberatkan pelaku usaha kecil.

Kita harus berikan (kenaikan UMP) yang rasional. Jadi jangan menyenangkan (buruh) saja, tapi
dampak pemulihan ekonomi sampai mana?" ujarnya.

Bukannya berdampak positif, kata Prasetyo, keputusan Anies ini disebutnya bisa menjadi
bumerang bagi Pemprov DKI.

Jika banyak perusahaan yang bangkrut akibat tak bisa menutupi biaya operasionalnya, lanjut
dia, maka gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mengancam.

"Akhirnya orang yang mau maju, mendapatkan pemulihan ekonomi, bisa berantakan semua,"
ucapnya.
Anies juga dinilai melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan soal menaikkan UMP 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 atau Rp 4,6
juta.

Menurut aturan, UMP DKI 2022 seharusnya hanya naik 0,85 persen atau Rp 37.749. Sesuai
aturan turunan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang mengacu pada Peraturan Presiden (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kebijakan Anies yang melanggar aturan pemerintah pusat ini pun disebut Prasetyo, bisa
berdampak pada daerah lain. Sebab, Jakarta sebagai ibu kota negara kerap dijadikan barometer
oleh daerah-daerah lain.

"Jakarta sebagai barometer, kalau Jakarta mengatakan x, maka daerah akan mengikuti. Jangan
kita sebagai barometer, ibu kota negara malah menjadi beban," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau menjadi Rp 225.667. Hal ini tertuang dalam Keputusan
Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun
2022 "Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebesar Rp 4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima
puluh empat rupiah) per bulan," isi Kepgub tersebut Adapun besaran tersebut diberlakukan mulai
tanggal 1 Januari 2022 mendatang, dan berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja
kurang dari satu tahun.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi
pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih. Pengusaha dilarang membayar upah
lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi," lanjut isi Kepgub tersebut.

(Asp).

140