Page 137 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 137
Namun Anies merevisi keputusan tersebut dengan siaran pers yang diunggah di situs pejabat
pengelola informasi dokumentasi (PPID) DKI Jakarta Sabtu (17/12/2021) lalu.
Anies menyebut revisi UMP 5,1 persen tersebut merupakan hal yang layak bagi pekerja dan
terjangkau untuk pengusaha.
"Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi
pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke depan,
ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," kata Anies.
Kebijakan Anies mengundang pro dan kontra dari kalangan buruh dan pengusaha. Buruh yang
mendapat angin segar dari Anies meminta agar seluruh pimpinan daerah bisa menaikan upah
minimum seperti yang terjadi di DKI Jakarta.
Sedangkan para pengusaha merasa kebijakan Anies adalah kebijakan sepihak yang merusak
iklim dunia usaha dan mengancam akan menuntut keputusan kenaikan UMP itu ke Pengadilan
Tata Usaha Negara.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Anies Ancam Sanksi Pengusaha yang Tak
Naikkan UMP Jakarta 5,1 Persen.
136
