Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 139
Menurut Zita, kebijakan menaikan UMP tahun 2022 dari yang semula diputuskan sebesar
Rp37.749 menjadi Rp225.667 merupakan upaya mensejahterakan warga di Jakarta.
"Kita artinya saling gotong-royonglah, yang punya uang memberikan gaji yang lebih layak untuk
yang pekerja," kata Zita dikutip dari Antara, Senin, 20 Desember 2022.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, selama ini Undang-Undang Cipta Kerja sudah
sangat menguntungkan bagi pengusaha, sehingga naiknya besaran upah bagi buruh atau
pekerja tentunya merupakan hal lumrah.
Lebih lanjut Zita menuturkan, kenaikan besaran UMP memang akan berpengaruh pada nilai profit
perseroan, namun demikian tidak berarti membuat pengusaha merugi.
Selain itu, ia meminta pengusaha bisa melihat kebijakan menaikan upah pekerja sebagai upaya
dalam membantu sesama warga negara. Terlebih di saat pandemi seperti saat ini.
"Secara bisnis pasti untungnya lebih tipis, tapi satu sisi ini kan untuk kemanusiaan," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta menaikan UMP telah melanggar regulasi
pengupahan.
Selain itu, Gubernur DKI Jakarta juga dinilai melakukan revisi UMP secara sepihak tanpa
memperhatikan pendapat dunia usaha.
"Dalam hal ini Apindo DKI Jakarta telah menyatakan keberatannya tersebut karena hal tersebut
apabila dilakukan akan melanggar PP 36/2021," katanya, Senin, 20 Desember 2021.
138
