Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Judul Pengusaha Tak Naikkan UMP DKI 5,1%, Anies Baswedan Ancam Beri
Sanksi
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://regional.kontan.co.id/news/pengusaha-tak-naikkan-ump-dki-51-
anies-baswedan-ancam-beri-sanksi
Jurnalis Yudho Winarto
Tanggal 2021-12-27 20:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Perusahaan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun
2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus
empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan

positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Jadi ini semua untuk memberi rasa
keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai dengan PP 36

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Pengusaha kan ingin juga usahanya
maju dan sukses kalo ingin maju dan sukses harus menunjukan keadilan, harus juga
memperhatikan kesejahteraan karyawannya

positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan
daya beli masyarakat. Ini wujud apresiasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi
dan dunia usaha. Harapan kami ke depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan
kita semua

Ringkasan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan memberikan sanksi kepada pengusaha
yang tidak mematuhi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1
persen. Ancaman sanksi tersebut tertulis dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517
Tahun 2021 tentang UMP Jakarta 2022.

134