Page 185 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 185
TAK NAIKAN UPAH, ANIES ANCAM BERIKAN SANKSI PENGUSAHA
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam akan memberikan sanksi kepada pengusaha
yang tidak mematuhi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1
persen.
Ancaman sanksi tersebut tertulis dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun
2021 tentang UMP Jakarta 2022.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum
KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan," tulis Anies dalam kepgubnya.
Dalam diktum ketiga, Anies mewajibkan pengusaha menyusun dan menetapkan struktur dan
skala upah di perusahaan masing-masing sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh
dengan masa kerja satu tahun atau lebih.
"Diktum Keempat: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU," tulis Anies.
Pada diktum kelima, Anies melarang pengusaha untuk mengurangi atau menurunkan upah
pekerja yang sudah diberikan lebih tinggi sebelum UMP ditetapkan.
Adapun keputusan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen tertulis dalam diktum
pertama.
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah) per bulan," tulis Anies.
Tak sesuai PP Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak sesuai
peraturan pemerintah yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Namun keputusan tersebut, kata Riza, diambil untuk memenuhi rasa keadilan bagi para buruh
yang kenaikan upahnya tak sepadan dengan tingkat inflasi.
"Jadi ini semua untuk memberi rasa keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai
dengan PP 36," ujar Riza dalam rekaman suara, Selasa (21/12) lalu.
Riza mengatakan, Anies membuat formula baru untuk menyesuaikan revisi UMP DKI Jakarta.
Tujuan membuat formula perhitungan baru agar rasa keadilan bisa tercapai. Upaya untuk
merevisi kenaikan UMP Jakarta 2022, kata Riza, merupakan bentuk kebijakan Pemprov DKI untuk
memberikan solusi yang terbaik bagi warga Jakarta.
Keputusan tersebut juga dinilai bisa menghadirkan kesejahteraan untuk karyawan dan buruh
perusahaan.
"Pengusaha kan ingin juga usahanya maju dan sukses kalo ingin maju dan sukses harus
menunjukan keadilan, harus juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya," kata Riza.
Sebagai informasi, 21 November 2021 Anies resmi mengeluarkan Keputusan Gubernur
mengesahkan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen.
184
