Page 182 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 182
Judul Kronologi Revisi Kenaikan UMP DKI Jakarta 2022
Nama Media infoindonesia.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.infoindonesia.id/read/2021/12/27/11217/kronologi-revisi-
kenaikan-ump-dki-jakarta-2022
Jurnalis Ryana Aryadita Umasugi
Tanggal 2021-12-27 18:19:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta
tahun depan naik dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Kebijakan ini kemudian ditentang
kalangan pengusaha karena dianggap menyalahi aturan.
KRONOLOGI REVISI KENAIKAN UMP DKI JAKARTA 2022
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) Jakarta tahun depan naik dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen. Kebijakan ini kemudian
ditentang kalangan pengusaha karena dianggap menyalahi aturan.
Diketahui, Pemerintah Pusat menetapkan UMP DKI 2022 naik 0,85 persen atau Rp37.749
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021. Aturan inilah yang menjadi
alasan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak rencana Anies merevisi UMP DKI.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI
Jakarta, Andri Yansyah pun menjelaskan kronologi revisi kenaikan UMP 2022. Menurutnya,
Pemprov DKI menilai perekonomian di Ibu Kota mulai membaik meski sedang terdampak
pandemi COVID-19. Selain itu, ada sektor-sektor yang tetap tumbuh selama pandemi.
Oleh karenanya, Anies melayangkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan meminta revisi
kenaikan UMP pada 22 November. Namun, surat ini tak kunjung dibalas hingga serikat buruh
menggelar aksi di depan Balai Kota Jakarta menuntut janji Anies merevisi UMP.
"Makanya pak Gubernur menemui (buruh) dan sudah mengatakan bahwa sedang menunggu
jawaban dari kemnaker," ucap Andri dalam rapat UMP DKI 2022 bersama Komisi B Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Senin (27/12/2021).
Kemudian, pada 3 Desember pihaknya telah menanyakan terkait surat revisi UMP kepada Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Namun Kemnaker tidak memberikan jawaban dan melimpahkan
masalah ini ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
181
