Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Sementara itu, DKI Jakarta awalnya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 menjadi
Rp4.453.935 atau naik 0,85 persen dari tahun 2022. Belakangan, Gubernur Anies Baswedan
melakukan revisi dan memutuskan UMP 2022 jadi Rp4.641.854 atau naik 5,1 persen.

Meski sudah direvisi, besaran UMP DKI di tahun 2022 tetap di bawah Kabupaten dan Kota Bekasi
serta Kabupaten Karawang. Hal ini lantas menjadi pertanyaan DPRD DKI Jakarta saat melakukan
rapat kerja bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI.

Kepala Disnakertransgi DKI, Andri Yansyah menjelaskan, nilai UMR DKI kalah dengan ketiga
wilayah itu karena besarannya sudah lebih kecil dari awal ada penentuan nilai UMR pada tahun
2004. Saat itu, hingga tahun 2014 belum ada pedoman untuk menentukan besaran upah
minimum pegawai kecuali Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Kenapa UMP kami kalah dengan UMP Kota Bekasi dan Karawang. Nah ini kalahnya pada saat
periode pertama. Pada saat periode pertama tidak ada pedoman yang melandasi penetapan
UMP," ujar Andri di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).
Karena tak ada pedoman, Andri menyebut kebanyakan Kepala Daerah ingin menaikan UMP
setinggi-tingginya.

"Mohon izin maaf nanti kalau saya salah memprediksi. Jadi di situlah biasanya kepala daerah
gede-gedean pak. Jadi di- start itu kami kalah tuh," jelas Andri.

Setelah akhirnya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 terbit, nilai UMP DKI tak bisa lagi
menyalip ketiga kota itu. Sebab, acuan yang dipakai pertumbuhan ekonomi dan inflasi tingkat
nasional.

"Jadi di sinilah pak, sayangnya kami kalah terus pak. Kapanpun kalah terus. Karena memang
sudah terkunci dengan PP-nya tersebut.".

180