Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Andri Yansyah menekankan, dalam rentang waktu antara penetapan dan revisi UMP DKI,
pihaknya terus berkoordinasi dengan dewan pengupahan, Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin).

Hal ini seolah menepis pernyataan Apindo yang mengatakan bahwa pengusaha tak diajak diskusi
untuk penetapan UMP.

"Kami juga sudah bicara langsung dengan Apindo, Kadin. Bagaimana ini, tolong jawabannya,
karena kita lagi menunggu. Termasuk juga dari serikat pekerja," kata dia.

Pemprov DKI mantap mengubah UMP saat ada kajian dan hasil survei dari Bank Indonesia dan
rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi di angka 5,11
persen.

"Jadi atas dasar itu, kami merevisi SK Gubernur dengan melakukan revisi UMP menggunakan
data BPS 5,1," jelasnya.

Diketahui, revisi UMP DKI 2022 menjadi polemik. Anies memutuskan menaikkan UMP 5,1 persen
atau sebesar Rp225.667 dari yang sebelumnya 0,85 persen atau Rp37.749.

Hal ini membuat pengusaha kecewa karena dianggap tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi.
Apindo pun mengancam bakal melaporkan Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

182