Page 336 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 336

Judul               Polemik Upah 2022
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://insight.kontan.co.id/news/polemik-upah-2022
                Jurnalis            Fahriyadi
                Tanggal             2021-12-27 09:20:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000

                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), maka
              segala kebijakan pengupahan tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
              tentang Pengupahan. Aturan tersebut merupakan beleid turunan dari UUCK.



              POLEMIK UPAH 2022
              Setelah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), maka
              segala kebijakan pengupahan tunduk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021
              tentang Pengupahan. Aturan tersebut merupakan beleid turunan dari UUCK.

              Latar belakang diubahnya ketentuan pengupahan dalam klaster ketenagakerjaan UUCK adalah
              tidak sesuainya kebijakan pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
              Nomor  78/2015  tentang  Pengupahan.  Dalam  PP  tersebut,  formula  kenaikan  upah  adalah
              pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi.
              Persoalannya saat ini pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang menjadi komponen kenaikan upah
              dalam PP 78/2015 tidak selalu linier peningkatannya dengan peningkatan kebutuhan hidup layak
              (KHL).

              Kondisi  ini  yang  melatarbelakangi  pembahasan perubahan  aturan  pengupahan  dalam  klaster
              ketenagakerjaan  UUCK.  Lebih  lanjut,  penyesuaian  mengenai  formula  pengupahan  tersebut
              dituangkan dalam PP 36/2021.

              Lahirnya  PP  36/2021)  sebagai  produk  turunan  UUCK  diharapkan  dapat  menjawab  persoalan
              mengenai formulasi kebijakan pengupahan yang adil, baik bagi tenaga kerja maupun pengusaha.
              PP 78/2015 memang sudah berulang kali diserukan, baik kalangan pekerja maupun pengusaha
              untuk dilakukan revisi mengingat formulasi upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
              akan  memicu  ketidakpastian,  baik  ketidakpastian  berusaha  maupun  ketidakpastian  dalam
              konteks hubungan industrial.





                                                           335
   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341