Page 340 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 340
Dia menerangkan, ada beberapa hak-hak pekerja usaha mikro dan kecil yang harus dipenuhi.
Antara lain, perlindungan keselamatan, perlindungan kesehatan, perlindungan kesejahteraan,
hak cuti, hak istirahat, dan kebebasan berserikat. "Hak-hak lainnya sama seperti pekerja lain.
Mulai BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan juga. Hanya saja, soal upah diberikan kesempatan
untuk bersepakat sesuai UU," terangnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan.
Dia menambahkan, kesepakatan upah antara pemilik dan pekerja usaha mikro dan kecil harus
didasarkan angka konsumsi rata-rata masyarakat dengan data dari Badan Pusat Statistik
(BPS)setempat. "Jadi bukannya mereka tidak dibayar sesuai UMK, tapi dibayar sesuai dengan
kesepakatan antara dua belah pihak," imbuhnya.
Sementara itu, hingga per L9 Desember belum ada perusahaan di Kota Soto yang berniat
mengajukan penangguhan UMK. Menurut Silvi, sapaan akrabnya, UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang cipta kerja dan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak ada pasal yang mengatur
tentang penangguhan UMK. "Kalau menurut pendapat saya, tidak ada lagi celah untuk
penangguhan upah," pung-kasnya. (din/feb)
339
