Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 55
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi sebagaimana
dimaksud dalam diktum kesatu," tulis Diktum keempat yang dikutip KONTAN, Senin (27/12).
Sementara pada diktum kelima, gubernur menyebutkan, pengusaha yang telah memberi upah
lebih tinggi dari UMP 2022 dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.
Adapun Diktum keenam gubernur DKI menyatakan, perusahaan yang melanggar ketentuan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman mengatakan akan
mempelajari dan menyikapi atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta tersebut. Nantinya
Apindo DKI Jakarta juga akan berkoordinasi dan berdialog dengan Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) DKI Jakarta mengenai kebijakan upah tersebut.
Sedangkan soal rencana mengajukan gugatan SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara,
Nurjaman belum dapat memastikan kapan akan melakukan pendaftaran gugatan tersebut.
"Masih ada waktu untuk hal tersebut," Ujar Nurjaman, Senin (27/12).
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan SK Gubernur
DKI Jakarta tentang UMP 2022 ini dalam salah satu pertimbangannya menyoal daya beli pekerja
agar tidak menurun untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022.
Vendy S., Achmad J.
54
