Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

JAKARTA, KOMPAS - Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 pada 16
Desember 2021 menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 menjadi Rp
4.641.854 atau naik 5,1 persen atau senilai Rp 225.667 dari UMP tahun 2021. Dalam SK itu, ada
aturan negosiasi bagi perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan. Akan ada diskusi di
dewan pengupahan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan SK itu untuk merevisi kenaikan UMP
sebelumnya, 0,85 persen, yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Undang-Un-dang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam
memutuskan hal ini, tripartit yang terdiri dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perwakilan buruh,
dan pengusaha telah melaksanakan rapat daring bersama dewan pengupahan.

Senin (27/12), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta Andri
Yansyah mengungkapkan, rapat itu tidak menemukan kesepakatan. "Saat-saat tidak ada
kesepakatan bukan cuma tahun ini, tahun-tahun lalu juga tidak ada. Tapi, kami ikut melibatkan
semua pihak terkait. Lalu, gubernur harus menentukan," katanya saat ditemui di sela rapat
dengan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
Pemprov DKI menggunakan tiga dasar hukum terkait dengan kekhususan Jakarta sebagai
daerah ibu kota negara. Salah satunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan DKI sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. DKI sebagai wilayah khusus berhak
menentukan kebijakan sendiri.
"Insya Allah UMP (revisi) ini memberi rasa keadilan dan meningkatkan daya beli untuk
memperbaiki perekonomian," kata Andri.

Ia mengatakan, mereka akan segera mengomunikasikan ke-putusan itu kepada pengusaha,
termasuk aturan yang melarang pengusaha memberikan upah lebih rendah, mengurangi atau
menurunkan upah pekerja yang sudah diatur.

Komunikasi itu nantinya bisa memberi kesempatan bagi perusahaan yang terdampak pandemi
untuk menyesuaikan kenaikan upah. Ini mempertimbangkan perekonomian yang diperkirakan
belum normal setelah dua tahun pandemi.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi juga menyediakan kartu pekerja dengan nilai
bantuan Rp 600.000-Rp 700.000 per bulan. Bantuan sosial itu mencakup subsidi tiket bus
Transjakarta dan bahan pangan. "Pekerja bisa diusulkan oleh asosiasi dan perusahaan, harus
betul-betul warga Jakarta, dan dibuktikan dengan slip gaji bahwa ia mendapat UMP plus 10
persen. Sampai saat ini pekerja yang telah terverifikasi Bank DKI berjumlah 41.284 orang," tutur
Andri.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga menilai, Pemprov DKI Jakarta membuat
kehebohan dengan merevisi UMP 2022. Kehebohan yang dimaksud terkait penolakan pengusaha
yang mengaku tidak dilibatkan dalam penetapan revisi itu. Pemprov DKI juga tidak beraudiensi
dengan Komisi B DPRD DKI sebagai mitra kerja mereka.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menyatakan, revisi
kenaikan UMP ini dikeluhkan banyak pengusaha di Ibu Kota. Ia menilai DKI tidak terlalu bijak
dalam kebijakannya (Kompas.id, 19/12).

Beberapa serikat pekerja, salah satunya Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP
LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melalui Ketua Dewan Perwakilan Cabang Jakarta
Timur Endang Hidayat, mendukung DKI.

Enam buruh ditangkap

56