Page 276 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2021

”Kami sudah pernah menyarankan moratorium mengirim ABK kita ke kapal-kapal China, tetapi
pemerintah tidak memilih opsi itu karena lapangan kerja di dalam negeri masih kurang. Akan
tetapi, sulit melindungi ABK kita jika tidak ada aturan yang mewajibkan demikian di sana (China).
Jadi, Indonesia bisa berkoordinasi dengan China agar ABK yang diterima bekerja hanyalah yang
dikirim perusahaan penyalur yang resmi,” kata Abdi.

Perbudakan terselubung

Dari cerita para ABK yang pernah bekerja di kapal perikanan China itu, tidak salah bila ada yang
menyebut sektor pekerja kelautan migran menjadi ajang perbudakan terselubung. Ironisnya,
Pemerintah Indonesia masih saja gamang mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan
persoalan itu.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, Sabtu (9/10), mengatakan kekosongan hukum di
Indonesia membuat kasus perbudakan terselubung ABK Indonesia di kapal asing terus berulang.
Padahal, UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memerintahkan
pembuatan aturan khusus untuk perlindungan pekerja migran kelautan. Peraturan itu awalnya
ditargetkan selesai pada 2019, tetapi sampai sekarang tak jelas rimbanya.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Benny Rhamdani mengakui, ada ego
sektoral yang tidak kunjung usai dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah (RPP)
tersebut. Pengakuan Benny menambah bukti keruwetan tata kelola penempatan dan
perlindungan pekerja migran di sektor kelautan. Padahal, BP2MI mengidentifikasi 80 persen
persoalan bermula dari tata kelola yang tumpang tindih (Kompas, 22/9/2020).

Tumpang tindih itu terlihat dalam kewenangan penerbitan izin bagi perusahaan pengirim ABK
Indonesia. Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan bisa mengeluarkan surat izin
usaha perdagangan (SIUP) penempatan ABK oleh agen ABK. Kementerian Perhubungan bisa
mengeluarkan surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK).

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan bisa mengeluarkan surat izin perusahaan penempatan
pekerja migran Indonesia (SIP3MI) kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
(P3MI). SIUP penempatan ABK, SIUPPAK, dan SIP3MI sama-sama bisa digunakan sebagai izin
mengirim PMI kelautan.

”Kewenangan penerbitan izin bagi perusahaan pengirim ABK Indonesia itu seharusnya disatukan
supaya tidak ada lempar tanggung jawab antara kementerian dan lembaga. Karena ini terkait
inspeksi ketenagakerjaan, yang punya mandat adalah Kementerian Tenaga Kerja,” kata Wahyu.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah enggan berkomentar soal kasus kekerasan terhadap ABK
di kapal perikanan China yang tidak kunjung teratasi. ”(Tanya) Isu lain saja, ya,” ucapnya saat
ditemui di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, seusai meresmikan program magang bidang
pariwisata, Jumat (24/9).

Kalau Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 188, itu akan membantu usaha Indonesia mendorong
negara lain untuk memberi perlindungan yang lebih baik bagi awak kapal perikanan

Namun, rapat koordinasi nasional perlindungan pekerja migran Indonesia sedang digelar di
Bandung sejak pertengahan pekan ini. Abdi Suhufan, Koordinator DFW Indonesia yang
menghadiri rapat tersebut, mengatakan RPP tersebut sudah hampir final.

”Izin bagi perusahaan perekrutan dan penempatan ABK ke luar negeri akan disatupintukan di
Kemenaker, yaitu dalam bentuk SIP3MI. SIUPPAK dari Kemenhub tidak akan berlaku lagi,” kata
Abdi tanpa menyebutkan kapan aturan itu akan mulai berlaku.

275