Page 299 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 OKTOBER 2021

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Judha
Nugraha, ketika dihubungi pada Sabtu (18/9), mengatakan akan mengambil langkah-langkah
yang diperlukan untuk memenuhi hak para ABK yang direpatriasi dari kapal perikanan China. Ia
cukup optimistis itu bisa tercapai.

"Sudah ada progress (kemajuan). Dua bulan lalu kami menerima nota diplomatik dari Kedutaan
Besar RRT (Republik Rakyat Tiongkok) yang menyatakan salah satu perusahaan di Dalian, yang
banyak mempekerjakan ABK kita, sudah memenuhi sebagian hak mereka," kata Judha.

Ketua Asosiasi Pekerja Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) Imam Syafi'i, Sabtu (9/10),
mengatakan banyak kasus kesewenang-wenangan terhadap ABK asal Indonesia yang
diselesaikan melalui hukum pidana. Perusahaan perekrut dan penyalur ABK biasanya dijerat oleh
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Sejak Mei 2021 hingga kini, kami menangani 60 ABK yang hampir semuanya mengeluhkan
gajinya belum dibayar. Mereka bingung harus menagih gaji mereka ke mana karena pengelola
perusahaan penyalurnya sudah dipidana. Bagus sih, penyalur-penyalur ilegal seperti itu dipidana.
Tapi para ABK tersebut akhirnya tetap gigit jari karena gaji mereka tetap tidak dibayarkan," ucap
Imam.

Imam menuturkan, perusahaan penyalur ABK seharusnya bisa juga diproses dengan hukum
perdata sehingga kewajiban hak-hak para ABK bisa terpenuhi. Jika tidak, mereka sangat mungkin
membuat perusahaan baru setelah dihukum penjara selama setahun atau dua.

"Kalau cuma dipidana, mereka (para penyalur tenaga kerja) ini malah senang karena mereka
jadi tidak perlu keluar uang untuk membayarkan kewajibannya. Nanti perusahaan-perusahaan
seperti itu akan tumbuh lagi dan lagi. Rantai kasusnya tidak bisa diputus," imbuhnya.

298