Page 134 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 134
Judul 2 Juta Buruh hingga 100 Pabrik Ancam Pemerintahan Bakal Mogok
Nasional, Said Iqbal: Bawa 3 Tuntutan
Nama Media kurio.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kurio.id/app/articles/61b4b6b8620d4b8df0a14cfd
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-11 21:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Perlawanan kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya,
diseluruh Indonesia bilamana pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi Undang
Undang (UU) Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Perlawanan gerakan mogok nasional menjadi pilihan
bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun dari awal pembentukan UU Cipta Kerja
yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Karena diperkirakan Januari 2022 sudah masuk prolegnas
prioritas. Tapi kalau kembali dilakukan dengan cara-cara tidak melibatkan partisipasi publik,
khususnya serikat buruh dan gerakan sosial lainnya
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Maka sudah dipastikan gerakan mogok nasional menjadi
pilihan. Sekarang ini mogok nasional stop produksi yang direncanakan diikuti 2 juta buruh lebih
dari 100 pabrik berhenti produksi
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pertama, meminta seluruh Gurbernur di Indonesia merevisi
SK Upah Minimum/ UMP atau UMK. Karena menurut kaum buruh bertentangan dengan
keputusan MK Amar putusan Nomor 7
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Karena dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor
7 tersebut, jelas dikatakan menyatakan, menangguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat
strategis dan berdampak luas dan tidak boleh menerbitkan peraturan-peraturan yang baru
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Di dalam PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Perubahan
Pasal 4 Ayat 2, jelas mengatakan kebijakan kenaikan upah minimum adalah keputusan strategis.
Oleh karena itu, kami meminta pemerintah pusat tunduk kepada keputusan MK cabut PP Nomor
36 Tahun 2021
133
