Page 240 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 240

ANGGOTA KADIN DIMINTA TERAPKAN SUSU DEMI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
              BERSAMA
              Jakarta,.  Kamar  Dagang  dan  Industri  (KADIN)  diminta  Kemnaker  agar  para  anggotanya
              menerapkan  regulasi  dan  kebijakan  ketenagakerjaan.  Yakni  menerapkan  Struktur  dan  Skala
              Upah (SUSU) di perusahaan.

              "Saya minta, KADIN memastikan para anggota nya menerapkan Struktur dan Skala Upah (SUSU)
              dengan  memperhatikan  kemampuan  dan  produktivitas,"  ujar  Menaker  Ida  Fauziyah  seusai
              menerima kunjungan pengurus KADIN, dikantor Kemnaker-Jakarta, Jumat (10/12).

              Menurut Menaker, penerapan SUSU di perusahaan, guna mewujudkan Upah yang berkeadilan
              dan menguntungkan. Baik bagi pihak pengusaha maupun bagi pekerja/buruh.

              "Struktur  dan  Skala  Upah(SUSU)  ini,  bagi  pekerja/buruh  akan  meningkatkan  kesejahteraan.
              Sementara bagi pengusaha dapat menjaga kelangsungan usaha nya," ungkap Ida Fauziyah.

              Dinyatakan, bahwa akhir-akhir ini, pihaknya gencar melakukan sosialisasi SUSU. Karena masih
              banyak perusahaan yang belum menerapkannya.

              "Berdasarkan data, baru 23% perusahaan yang telah menerapkan SUSU. Kondisi ini menjadi
              persoalan dan perhatian Kemnaker, untuk di tuntaskan," tambah nya.

              Menaker selain menyampaikan pentingnya penerapan SUSU, juga meminta KADIN agar para
              anggota nya menjaga hubungan industrial yang harmonis. Tidak ada degradasi hak-hak pekerja
              dan  pengusaha  dengan  alasan  UU  Cipta  Kerja.  Juga  untuk  mencegah  terjadinya  pelecehan
              seksual dan kekerasan di tempat kerja.

              "Kami juga membahas tentang peningkatan Produktivitas, peningkatan kualitas dan kompetensi
              pekerja.  Peningkatan  daya  saing  perusahaan,  kecelakaan  nihil  (zero  accident)  di  setiap
              perusahaan.  Terkait  juga  kesempatan  dan  perlakuan  yang  sama  dalam  pekerjaan,"  imbuh
              Menaker. (ira).




































                                                           239
   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245