Page 245 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 245
Judul Kemenaker Tegaskan PP Pengupahan Tetap Berlaku Pasca-putusan MK
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1792313/kemenaker-
tegaskan-pp-pengupahan-tetap-berlaku-pasca-putusan-mk
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-10 22:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Direktur Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan, Cesar Cahyo
Purnomo, menegaskan bahwa PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tetap berlaku walau
Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan amar putusan yang menyebut bahwa UU Cipta
Kerja inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan MK, tak ada satu pun amar putusan yang
mengatakan bahwa menangguhkan berarti kembali kepada peraturan yang lama karena putusan
itu sifatnya definitif, harus jelas, tidak memberikan ambiguitas, kata Cesar dalam sebuah webinar
yang digelar oleh AJI Indonesia pada Jumat, (10/12/2021).
KEMENAKER TEGASKAN PP PENGUPAHAN TETAP BERLAKU PASCA-PUTUSAN MK
Jakarta, Gatra.com - Direktur Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan,
Cesar Cahyo Purnomo, menegaskan bahwa PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tetap
berlaku walau Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan amar putusan yang menyebut
bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Dalam putusan MK, tak ada satu pun amar putusan yang mengatakan bahwa menangguhkan
berarti kembali kepada peraturan yang lama karena putusan itu sifatnya definitif, harus jelas,
tidak memberikan ambiguitas, kata Cesar dalam sebuah webinar yang digelar oleh AJI Indonesia
pada Jumat, (10/12/2021).
Karena putusan ini sudah menjadiputusan yang harus kita patuhi, putusan itu membuat
penetapan Upah Minimum yang sudah ditetapkan, sesuai dan silakan jalan. Ini didasarkan
dengan PP 36 di mana PP itu adalah PP yang sudah dibentuk sebelum putusan ini dibacakan,
imbuh Cesar.
Selain itu, Cesar juga menerangkan bahwa ketentuan Upah Minimum ini ditetapkan juga melalui
Suarat Keputusan Gubernur yang merupakan surat keputusan yang bersifat rutin setiap tahun.
244
