Page 243 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 243
Judul AJI Indonesia: Jurnalis Sama seperti Buruh Lainnya
Nama Media rctiplus.com
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/1792314/aji-indonesia-
jurnalis-sama-seperti-buruh-lainnya
Jurnalis Ekonomi
Tanggal 2021-12-10 22:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito, menegaskan bahwa jurnalis
adalah seorang buruh, sama seperti buruh-buruh lainnya yang bekerja di sektor berbeda. Kami
ingin menegaskan bahwa jurnalis adalah buruh karena kita menerima upah setiap bulan. Jadi
jurnalis itu buruh sama dengan teman-teman buruh yang lainnya, kata Sasmito dalam sebuah
webinar yang digelar oleh AJI Indonesia pada Jumat, (10/12/2021).
AJI INDONESIA: JURNALIS SAMA SEPERTI BURUH LAINNYA
Jakarta, Gatra.com Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito,
menegaskan bahwa jurnalis adalah seorang buruh, sama seperti buruh-buruh lainnya yang
bekerja di sektor berbeda.
Kami ingin menegaskan bahwa jurnalis adalah buruh karena kita menerima upah setiap bulan.
Jadi jurnalis itu buruh sama dengan teman-teman buruh yang lainnya, kata Sasmito dalam
sebuah webinar yang digelar oleh AJI Indonesia pada Jumat, (10/12/2021).
Sasmito mengucapkan hal tersebut dalam konteks diskusi mengenai putusan MK Nomor 91/PUU-
XVIII/2020 yang dikeluarkan pada 25 November 2021 yang lalu. MK membuat amar putusan
yang menyebutkan bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Saya sangat menyesalkan gestur dari pemerintah ini karena komitmen pasca-putusan MK ini
komitmen langsung ke pengusaha akan keberlanjutannya, tapi saya tidak melihat komitmen
terhadap teman-teman buruh, kata Sasmito.
Dari sisi ini saja kita melihat ada perbedaan komitmen dari pemerintah ke pengusaha dan teman-
teman buruh. Mudah-mudahan ini bisa dikoreksi karena ini kan Kementerian Ketenagakerjaan,
bukan Kementerian Pengusaha, tandas Sasmito.
242
