Page 244 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 244

Sasmito juga menyampaikan hasil riset yang dilakukan oleh AJI Indonesia, berkolaborasi dengan
              International  Federation  of  Journalists  (IFJ),  yang  mereka  lakukan  pada  Oktober-November
              2020.

              Riset  tersebut  menunjukkan  bahwa  sebanyak  85,3%  jurnalis  Indonesia  mengaku  kondisi
              ekonominya  tedampak  pandemi  Covid-19  pada  tahun  2020.  Rinciannya,  sebanyak  53,9%
              mengaku  honornya  dikurangi.  Sebanyak  24,7%  mengaku  gajinya  dipotong.  Sebanyak  5,9%
              mengaku mengalami PHK. Sebanyak 4,1% mengaku dirumahkan.

              Sasmito menyebut bahwa sebagian besar dari jurnalis-jurnalis tersebut berstatus karyawan tetap
              (kartap). Kalau ditambah jumlah jurnalis dengan status kontrak, pekerja lepas, atau kontributor
              daerah, maka angkanya disinyalir bisa lebih tinggi.

              Artinya memang selama pandemi kemarin dampaknya luar biasa untuk teman-teman jurnalis.
              Angka ini akan terus bertambah, kata Sasmito.

              Kondisi tersebut, kata Sasmito, diperparah dengan masih banyaknya jurnalis yang masih belum
              bergabung atau memiliki serikat kerja di perusahaan masing-masing. Riset tersebut menemukan
              hanya terdapat sebanyak 24,9% jurnalis Indonesia yang mengikuti serikat pekerja.

              Ini artinya walaupun jumlah perusahaan media mengalami peningkatan pasca-reformasi, tapi
              pertumbuhan serikat pekerja media itu memang sangat minim. Bahkan catatan AJI itu hanya
              tumbuh sekitar 1%-2% setiap tahunnya, kata Sasmito.

              Kalau dilihat dari keaktifannya pun dari 40-an serikat pekerja media, masih sangat sedikit yang
              aktif, imbuh Sasmito.

              Dalam  kaitannya  dengan  putusan  MK  soal  UU  Cipta  Kerja,  AJI  Indonesia  menentukan  sikap
              bahwa mereka dengan tegas menolak UU Cipta Kerja. Karena dari beberapa kasus yang kita
              advokasi, kasus ketenagakerjaan, walaupun pasca-putusan MK kemarin, masih menggunakan
              UU Cipta Kerja, kata Sasmito.





































                                                           243
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249