Page 263 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

KEMNAKER TAMPUNG ASPIRASI SOAL PENANGANAN PMI NON-PROSEDURAL

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan
PMI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penanganan dan Pencegahan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural. Acara tersebut membahas upaya meningkatkan
kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan pelindungan bagi PMI.

Utamanya terkait langkah pencegahan dan penanganan penempatan PMI non-prosedural. Acara
tersebut berlangsung secara hybrid di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin (6/12).

"Hasil dari FGD ini akan dijadikan rekomendasi dalam mengambil kebijakan dalam policy brief
yang dikeluarkan oleh Menaker Ida Fauziyah," kata Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal
Binapenta dan PKK Kemnaker, Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulis, Jumat
(10/12/2021).

Dia menegaskan perlindungan PMI tak dapat berjalan hanya dengan satu kementerian atau
lembaga. Melainkan harus dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini mengingat setiap
kementerian/lembaga punya kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

"Pelayanan penempatan dan pelindungan PMI harus dilakukan secara terkoordinasi dengan baik
antara pemangku kepentingan yang ada di Pusat dan Daerah serta keterlibatan masyarakat
dalam mewujudkan pelindungan PMI," terangnya.

Haiyani berharap acara FGD ini bisa menjadi wadah untuk menampung saran dalam
meningkatkan pelayanan, penempatan, dan pelindungan PMI, khususnya penanganan PMI Non
Prosedural.

"Kami berharap FGD ini dapat memberikan masukan bagi peningkatan pelayanan penempatan
dan pelindungan PMI," katanya.
Sementara itu, Perwakilan IOM, Eny Rofiatul menjelaskan berdasarkan penelitian dan kajian yang
telah dilakukan, terdapat gap dari proses migrasi yang saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi
semua pihak.

"IOM saat ini sedang mengembangkan Modul Pre-Employee Orientation dan Pre-Departure
Orientation yang menyasar pencari pekerja dalam memberikan informasi lebih awal untuk
memutuskan apakah bermigrasi merupakan keputusan yang layak diambil atau tidak," kata Eny.

Di sisi lain, perwakilan ILO di Indonesia, Synthia Harkrisnowo, menekankan upaya pelindungan
PMI ini harus berawal dari desa tempat asal PMI tersebut. Karena desa adalah menjadi pintu
utama dalam proses penempatan PMI.

"Maka dari itu perlu adanya penguatan pelindungan PMI dari desa yang dilakukan secara
bersama," tandasnya.

262