Page 264 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 264

Judul               Kemenaker Tegaskan PP Pengupahan Tetap Berlaku Pasca-putusan MK
                                    | Hukum
                Nama Media          gatra.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.gatra.com/detail/news/530867/hukum/kemenaker-
                                    tegaskan-pp-pengupahan-tetap-berlaku-pasca-putusan-mk
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-10 20:54:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Cesar Cahyo Purnomo (Direktur Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian
              Ketenagakerjaan) Dalam putusan MK, tak ada satu pun amar putusan yang mengatakan bahwa
              menangguhkan berarti kembali kepada peraturan yang lama karena putusan itu sifatnya definitif,
              harus jelas, tidak memberikan ambiguitas

              negative - Cesar Cahyo Purnomo (Direktur Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian
              Ketenagakerjaan) Karena putusan ini sudah menjadi putusan yang harus kita patuhi, putusan itu
              membuat  penetapan  Upah  Minimum  yang  sudah  ditetapkan,  sesuai  dan  silakan  jalan.  Ini
              didasarkan dengan PP 36 di mana PP itu adalah PP yang sudah dibentuk sebelum putusan ini
              dibacakan

              negative - Cesar Cahyo Purnomo (Direktur Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian
              Ketenagakerjaan) Maka penetapan Upah Minimum saat ini masih tetap berdasarkan kepada PP
              No. 36 atau yang berlaku saat ini sehingga apabila ada pandangan yang menyatakan tidak boleh
              menetapkan PP No. 36, begitu juga tidak boleh meentapkan aturan yang lama [sebelum PP No.
              36]



              Ringkasan
              Direktur  Pengupahan  Ditjen  PHI  dan  Jamsos  Kementerian  Ketenagakerjaan,  Cesar  Cahyo
              Purnomo, menegaskan bahwa PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tetap berlaku walau
              Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan amar putusan yang menyebut bahwa UU Cipta
              Kerja  inkonstitusional  bersyarat.  “Dalam  putusan  MK,  tak  ada  satu  pun  amar  putusan  yang
              mengatakan bahwa menangguhkan berarti kembali kepada peraturan yang lama karena putusan
              itu  sifatnya  definitif,  harus  jelas,  tidak  memberikan  ambiguitas,”  kata  Cesar  dalam  sebuah
              webinar yang digelar oleh AJI Indonesia pada Jumat, (10/12/2021).





                                                           263
   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269