Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

memberikan edukasi tidak hanya bagi pekerja, tetapi bagi masyarakat agar bisa menghadapi
persaingan internasional
neutral - Lalu Iswan Muladi (Ketua KSPN NTB) Kekuatan serikat sangat luar biasa, kami ingin
pemerintah memberikan ruang untuk itu

positive - Edison Souhuwat (Kepala BPJS NTB Adventus) Dan jika mengalami resiko saat bekerja
tidak perlu khawatir karena ada BPJAMSOSTEK yang hadir untuk memberikan perlindungan

Ringkasan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak para bupati/wali kota bersama seluruh
badan usaha dan perusahaan swasta yang ada diwilayahnya untuk terus memperluas jangkauan
pemberian perlindungan sosial ketenegakerjaan atau JAMSOSTEK kepada pekerja pemerintah
non-aparatur sipil negara (ASN). Sasaran lainnya adalah seluruh peserta pada badan usaha
swasta/privat sektor dan juga pekerja rentan seperti petani, nelayan, peternak, buruh bangunan,
pedagang asongan dan seluruh pekerja informal/bukan penerima upah lainnya.

PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN BISA MENYELAMATKAN "BANYAK JIWA"
Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak para bupati/wali kota bersama
seluruh badan usaha dan perusahaan swasta yang ada diwilayahnya untuk terus memperluas
jangkauan pemberian perlindungan sosial ketenegakerjaan atau JAMSOSTEK kepada pekerja
pemerintah non-aparatur sipil negara (ASN).

Sasaran lainnya adalah seluruh peserta pada badan usaha swasta/privat sektor dan juga pekerja
rentan seperti petani, nelayan, peternak, buruh bangunan, pedagang asongan dan seluruh
pekerja informal/bukan penerima upah lainnya.
Perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut penting, mengingat manfaatnya yang
besar dalam membantu meringankan pekerja dan keluarganya disaat tertimpa musibah atau
kecelakaan kerja.

"Dengan menyisihkan sedikit anggaran untuk jamsostek, maka akan menyelamatkan banyak
jiwa. Ketika tulang punggung atau pekerja bermasalah maka dengan jamsostek, kehidupan
keluarga dan kelanjutan pendidikan anak anaknya bisa dijamin dari santunan yang disediakan di
BPJAMSOSTEK," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Gde Putu
Aryadi, saat membuka dan memberi paparan pada kegiatan bersama mitra pengawasan Dewan
Pengawas (Dewas) BPJAMSOSTEK di Mataram, pada Jumat.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada buruh dan pekerja, lanjut Aryadi, maka Pemerintah
Provinsi NTB sejak 2020 telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 tahun 2020
tentang Kewajiban Kepesertaan Jamsostek Bagi Seluruh Pekerja, termasuk pegawai nonASN dan
peserta program pemagangan.

Pemerintah Provinsi NTB juga telah mengeluarkan instruksi dan surat edaran, menindaklanjuti
instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Perlindungan atau
pemberian JAMSOSTEK bagi seluruh pekerja kita, termasuk pekerja rentan seperti petani,
nelayan, pedagang, peternak dan buruh.

"Terkait komitmen ini, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta kepada seluruh perusahaan
atau badan usaha untuk menyisihkan sebagian alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan

300