Page 302 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

(CSR) untuk perlindungan sosial bagi pekerja rentan," ujar Gde dihadapan Ketua Dewas BPJS
Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri yang juga dihadiri Anggota Dewas Yayat Syariful Hidayat dan
puluhan pengurus serikat pekerja se-NTB.

Hasilnya, kata mantan Irbansus pada inspektorat NTB itu, kini seluruh pegawai non ASN
dilingkungan kerja Pemerintah Provinsi NTB sudah 100 persen terlindungi BPJS ketenagakerjaan.
Juga Pegawai nonASN di Kabupaten Sumbawa, sudah 100 persen.

Demikian juga untuk pekerja rentan, sebagian badan usaha swasta, sudah mulai mengarahkan
CSR-nya untuk melindungi pekerja rentan. "Seperti yang dilakukan oleh PT Bank NTB Syariah,
yang memberikan perlindungan kepada 14 ribu pekerja rentan, kami sampaikan apresiasi yang
tinggi," ujar Gde seraya menyebutkan bahwa pada 2022 mendatang pihaknya sudah
mengalokasikan dari APBD NTB, perlindungan sosial dalam bentuk asuransi jamsostek untuk
lima ribu orang pekerja rentan.

Namun ia mengakui bahwa secara keseluruhan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB,
untuk sektor formal dan informal masih sangat rendah.

"Rata-rata coverrage untuk sektor formal sebesar 42,62 persen dan sektor informal 1,80 persen,
sehingga masih banyak PR yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkannya, baik melalui
penganggaran APBD, dana desa dan CSR," ungkapnya.
Untuk itu, Aryadi mengusulkan kepada Dewas agar diprogramkan kegiatan turun bersama serikat
pekerja untuk melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat dan perusahaan akan
pentingnya BPJS Ketenegakerjaan ini.

Usulan tersebut, langsung disepakati oleh Muhammad Zuhri bersama serikat pekerja menjadi
agenda utama yang dilaksanakan mulai bulan desember ini.

Jajaran BPJAMSOSTEK bersama mitra menunjukkan kekompakan. (ist) Muhammad Zuhri
menjelaskan bahwa keanggotaan Dewas BPJS ketenagakerjaan, terdiri dari empat unsur, yaitu
unsur pemerinyah (Kemnaker & Kemenkeu) unsur pekerja (serikat pekerja), unsur pemberi kerja
(Kadin, APINDO), dan unsur tokoh masyarakat. Memiliki tugas yang sangat penting untuk
melakukan pengawasan atas pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yg
diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK dalam rangka optimalisasi dan memperluas
kepesertaannya.

"Dewas akan terus menjalin kerjasama dengan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh dalam upaya
meningkatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan," kata Zuhri.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan H Yayat Syariful Hidayat
mengatakan pertemuan ini bisa menangkap aspirasi dan persoalan yang ada di kalangan pekerja,
sehingga kedepannya BPJS Ketenagakerjaan bisa membuat kebijakan yang lebih pro pekerja.

"Apa yang menjadi persoalan yang dialami oleh pekerja bisa kami tampung, sehingga selama
masa kepemimpinan dewan pengawas periode ini, yaitu 2021-2026 bisa membantu mengatasi
permasalahan tersebut," ujar Yayat.

Provinsi NTB memiliki destinasi wisata baru yaitu Mandalika. Semoga dengan adanya Mandalika
tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat NTB, tetapi juga masyatakat di seluruh
indonesia. Serta, memunculkan harapan baru bagi para pekerja, apalagi Mandalika kelasnya
internasional, pasti akan mendatangkan ekspatriat.

301