Page 358 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

PULUHAN BURUH KEMBALI GELAR AKSI, TUNTUT KENAIKAN UMP

MEDIALAMPUNG -- Puluhan orang yang tergabung dalam federasi serikat buruh Lampung,
kembali menggelar aksi di depan kantor Gubernur Lampung, Kamis (9/12).

Setelah menunggu kurang lebih satu jam beberapa utusan aksi diperkenankan untuk melakukan
audiensi dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam hal itu diwakili oleh
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Muhammad Firsada
dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu di Gedung Balai Keratun,
Lingkungan Pemprov Lampung.

Para aksi tersebut meminta Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi untuk dapat merevisi surat
keputusan (SK) Gubernur Lampung No.G/634/V.08/HK/2021 pada 19 November 2021, tentang
Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2022.

"Kami kembali kemari tidak lain tidak bukan hanya ingin agar Bapak Gubernur merevisi surat
keputusannya tentang Upah Minimum Provinsi lampung yang mana menaikkan upah sebesar
0,35% atau Rp8,484," Kata Koordinator Aksi, Fungky.

Permintaan kenaikan upah tersebut dengan alasan utama banyak nya harga bahan pokok yang
melonjak. "Karena kami menilai harga bahan pokok hari ini pun sudah banyak kenaikan. Maka
bagaimana kami ini sejahtera ketika upah yang naik hanya sedemikian itu besarannya," kata dia.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu menyampaikan,
bahwasanya UMP 0,35% itu untuk mereka yang bekerja di bawah 1 tahun yaitu yang paling
rendah, namun bagi mereka yang di atas satu tahun itu wajib secara undang-undang dan tertera
di dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan itu harus menggunakan struktur dan skala
upah.

Kemudian ia juga mengatakan pasca dikeluarkan amar putusan MK yang telah mengeluarkan 9
putusan, maka pihaknya sedang dan akan membahas menyusun masukan dari berbagai pihak
termasuk Serikat buruh untuk poin-poin yang ingin direvis

"Yang mana amar putusan telah dibacakan inkonstitusional putusan bersyarat. Dia akan menjadi
inkonstitusional permanen manakala tidak dilakukan revisi terhadap undang-undang Cipta karya
tersebut dan akan diberlakukan undang-undang sebelurmnya. Itu salah satu amar putusan yang
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi," kata dia

Ia meminta para Serikat buruh kalo memang ada poin-poin yang ingin disampaikan dalam
Undangan-undang No.11/2020 terscbut yang telah diambil keputusan olch MK dengan bahan
argumentatif, dalam disampaikan secara langsung, forum pembahasan atau tertulis.

"Hal itu akan kami sampaikan masukan secara kescluruhan kepada Gubernur akan kita rekom
ke Kementerian Tenaga Kerja dan Mahkamah konstitusi," pungkasnya (ded/hnl)

357