Page 427 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021

Judul Buruh Tuntut SK Gubernur Direvisi
Nama Media Radar Banten
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg5
Jurnalis Tur
Tanggal 2021-12-10 09:32:00
Ukuran 392x304mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 88.200.000

News Value Rp 441.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan
Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lebak melakukan aksi unjuk rasa
di Citeras, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung. Mereka menuntut Surat Keputusan (SK)
Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
direvisi karena dinilai menyengsarakan buruh.

BURUH TUNTUT SK GUBERNUR DIREVISI

Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Lebak melakukan aksi unjuk rasa
di Citeras, Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung. Mereka menuntut Surat Keputusan (SK)
Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
direvisi karena dinilai menyengsarakan buruh.

Ketua SPN Kabupaten Lebak Sidik Uen menyatakan, ratusan buruh dari ber bagai perusahaan di
Lebak melakukan aksi mogok kerja sejak 6 Desember 2021. Ada beberapa tuntutan yang
disampaikan buruh dalam aksi tersebut, yakni revisi SK Gubernur tentang kenaikan UMK 2022
dari Rp 2.751.313 menjadi Rp 2.900.000 atau naik sebesar 5,4 persen.

Selanjutnya, terapkan atau berlakukan UMK kepada semua perusahaan di Lebak, daftarkan
seluruh pekerja menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, dan tolak Undang-
Undang Omnibuslaw Cita Kerja dan aturan turunannya. “Kami tegas menolak upah murah yang
akan diberlakukan tahun depan.

Kebijakan Gubernur Banten yang menaikan UMK tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup
layak (KHL),” kata Sidik Uen kepada Radar Banten, kemarin. Buruh di Lebak juga menyayangkan
pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyarankan pengusaha mengganti buruh
yang menolak kenaikan UMK 2022 dengan karyawan baru.

Pernyataan tersebut menunjukan bahwa Gubernur Banten tidak memiliki keberpihakan terhadap
masyarakat kecil. Padahal, selama ini buruh telah memberikan kontribusi terhadap
pembangunan di daerah. “Buruh akan terus melakukan aksi mogok kerja sampai SK Gubernur
Banten direvisi, sehingga kesejahteraan buruh bisa lebih baik lagi,” harapnya.

426