Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Judul Serukan 'Sukabumi modar Seminggu'
Nama Media Radar Sukabumi
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&11
Jurnalis izo
Tanggal 2021-11-18 07:22:00
Ukuran 406x267mmk
Warna Warna
AD Value Rp 142.100.000

News Value Rp 710.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah memastikan Upah Mininum Provinsi (UMP) dan
Upah Minumum Kabupaten/ Kota (UMK) 2022 rata-rata naik sebesar 1,09%. Hal Ini merupakan
hasil perhitungan dari data-data yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya angka
pertumbuhan ekonomi hingga konsumsi di daerah tersebut.

SERUKAN 'SUKABUMI MODAR SEMINGGU'

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah memastikan Upah Mininum Provinsi (UMP) dan
Upah Minumum Kabupaten/ Kota (UMK) 2022 rata-rata naik sebesar 1,09%. Hal Ini merupakan
hasil perhitungan dari data-data yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya angka
pertumbuhan ekonomi hingga konsumsi di daerah tersebut.

Namun ternyata, keputusan tersebut justru menimbulkan pro dan kontra dikalangan serikat
pekerja. Sebaian menilai memaklumi kenaikan tersebut jika melihat kondisi ekonomi ditengah
pandemi Covid-19. Tapi, penolakan dan tuntutan kenaikan upah signifikan juga lantang
disuarakan para serikat pekerja.

"Kami menuntut pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan kenaikan UMK 2022 naik
signifikan" tegas Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, Mochammad Popon kepada Radar
Sukabumi, Rabu (3/11).

Popon menjelaskan, jika melihat mekanisme dalam aturan yang baru dalam Peraturan
Pemerintah Tahun 36 Tahun 2021 maka peluang naiknya sangat kecil. Ini disebabkan
pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi yang hasilnya harus positif selama 3 tahun berturut-
turut. Sementara kalau berkaca pada 2020 lalu, secara nasional pertumbuhan ekonomi minus
berikut terjadi di setiap daerah yang menunjukkan tren minus.
"Tapi bercermin pada tahun lalu, mestinya mengacu pada PP 78 Tahun 2015 sebagai payung
hukum yang masih berlaku tahun lalu. Mestinya tahun lalu UMK tidak naik karena pertumbuhan
minus, kondisi ekonomi sedang parah, banyak perusahaan tutup, banyak PHK karena pandemi.
Tapi faktanya di Jawa Barat, semua kabupaten/kota masih bisa menaikkan UMK sekitar 26,5

10