Page 8 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 8
TAK BAYAR BURUH SESUAI UMP/UMK, MENAKER IDA FAUZIAH ANCAM POLISIKAN
PENGUSAHA
Pengusaha yang tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan upah minimum baik Upah
Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kota (UMK), terancam bakap dipidanakan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah.
Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sudah tidak ada lagi penangguhan upah
minimum, sehingga seluruh perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar
upah minimum 2022 atau sebesar Upah Minimum Sektor (UMS) yang masih berlaku.
"Bagi perusahaan yang membayar upah di bawah UM dikenakan sanksi pidana," kata Menaker
Ida dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (17/11).
Ida menjelaskan, pengaturan upah pada usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah
minimum. Upah pada usaha mikro dan kecil disepakati antara pekerja atau buruh dengan
pengusaha.
Terdapat pengaturan upah terendah yang dapat disepakati pada Usaha Mikro dan Kecil. "Yaitu
sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dari rata-rata konsumsi atau 25 persen di atas garis
kemiskinan," jelasnya.
Ida menambahkan, penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan
berpotensi menurunkan Indeks daya saing Indonesia khususnya pada aspek kepastian hukum.
Kemudian, menurunnya kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia "Apabila
ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan maka akan berpotensi terhambatnya perluasan
kesempatan kerja baru, terjadinya substitusi tenaga kerja ke mesin (otomatisasi proses
produksi), memicu terjadinya PHK dan mendorong terjadinya relokasi dari lokasi dari lokasi yang
memiliki nilai UMK tinggi kepada lokasi yang memiliki nilai UMK yang lebih rendah," pungkasnya.
(der/zul)
7
