Page 5 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

KENAIKAN UPAH MINIMUM 2022 HANYA 1 PERSEN, PENGUSAHA BAHAGIA?

Pemerintah bakal mengumumkan kenaikan upah minimum pada Selasa sore hari ini (16/11).
Buruh memang bakal mendapatkan kenaikan upah, namun nilainya jauh dari tuntutan sebesar
7%-10%. Pemerintah bakal mengabulkan rata-rata kenaikan upah minimum ‘hanya’ sebesar
1,09%.

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Dapenas) RI, Adi Mahfudz menyambut baik hasil
kenaikan upah berdasarkan kebijakan terbaru, yakni setelah pemerintah menggunakan
instrumen PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai dasar perhitungan, bagian dari UU
Cipta Kerja.

“Itu sesuai regulasi yang ada. Bukan masalah tepat atau nggak tepat, (UM) naik atau turun, tapi
itu sesuai regulasi. Kenaikan berapapun nggak masalah sepanjang pertumbuhan ekonomi dan
inflasi bagus. Mau naik berapa pun nggak masalah buat pengusaha,” katanya kepada CNBC
Indonesia, Selasa (16/11/21).
Namun, bukan berarti tidak ada kendala. Ia menilai pengusaha bakal kesulitan jika kenaikan
upah minimum tidak diimbangi oleh kemampuan perusahaan. Dalam hal ini kemampuan
perusahaan berbeda-beda.

“Boleh nggak gaji di bawah upah minimum? Jangankan itu, nggak gaji pun boleh dengan syarat
mengalami rugi dua tahun dibuktikan rugi berturut-turut, kedua dialog pengusaha pekerja
dengan Kemnaker. Namun kami wanti-wanti kiranya perusahaan jika tidak terdampak pandemi
taat regulasi, nggak ada alasan nggak diperhatikan pekerjanya,” sebut Adi.

Dengan asas kemampuan, maka perusahaan juga tidak boleh curang jika merasa mampu dan
tidak terdampak agar tetap memberikan hak pekerjanya. Di sisi lain, Adi menilai bahwa banyak
pekerja yang berasal dari perusahaan kecil kurang mendapat perhatian. Padahal, pelaku Usaha
Mikro Kecil dan Menengah jauh lebih besar daripada perusahaan besar.
“Jadi bukan kesampingkan pekerja yang lain, upah minimum tetap diperhatikan tapi kepentingan
nasional lebih besar harus diperhatikan,” sebut Adi yang juga Wakil Ketua Umum Bidang
Ketenagakerjaan Kadin itu.

Marah UMP Naik 1 Persen, 2 Juta Buruh Siap Mogok Nasional Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sebanyak dua juta buruh akan melakukan
mogok kerja nasional pada Desember 2021. Langkah ini ditempuh karena pemerintah hanya
menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1,09 persen.

Said mengatakan, KSPI sudah menggelar rapat dengan 60 serikat buruh tingkat nasional.
Keputusannya adalah melakukan mogok produksi secara nasional pada Desember mendatang.

“60 federasi tingkat nasional memutuskan mogok nasional, setop produksi. Ini akan diikuti 2 juta
buruh, (sehingga) lebih dari ratusan ribu pabrik akan berhenti bekerja,” ungkap Said dalam
konferensi pers daring, Selasa (16/11).

Said menyebut, mogok nasional ini akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Tapi, tanggal
pelaksanaannya belum disepakati antara serikat buruh. Untuk sementara, direncanakan aksi
mogok nasional digelar pada tanggal 6 hingga 8 Desember 2021.

Sebelum aksi mogok nasional, kata Said, akan terdapat sejumlah aksi pendahuluan. Mulai hari
ini, Rabu (17/11), buruh-buruh di daerah akan menggelar demonstrasi di kantor pemerintah
daerah dan DPRD setempat.

4