Page 12 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 12

persen. Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri tahun 2020 lalu pertumbuhan minus 1,08 persen
              tapi faktanya bisa menaikkan UMK sebesar 3,2 persen," tegas Popon.
              Lantas  jika  dibandingkan  dengan  kondisi  perekonomian  tahun  ini,  Popon  mengklaim  bahwa
              sudah  mulai  membaik.  Bahkan  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Kementerian  Keuangan  RI
              mengumumkan, ekonomi tumbuh lebih dari 7 persen pada kwarta kedua. Artinya, dasar untuk
              menaikkan UMK 2022 sangat kuat

              Akan tetapi, jika pemerintah memaksakan diri untuk tidak menaikkan UMK 2022 karena alasan
              aturan PP 36 tahun 2021, maka selain bertentangan dengan logika dan akal sehat juga bertolak
              belakang dengan kondisi ekonomi saat ini seperti yang dilaporkan oleh Kemenkeu.

              "Tahun lalu kondisi ekonomi benar-benar terpuruk karena efek pandemi. Pertumbuhan secara
              nasional  minus,  begitu  juga  di  Kabupaten  Sukabumi  minus  1,08  persen.  Tapi  faktanya  bisa
              menaikkan  UMK  3,2  persen.  Sementara  tahun  ini,  pertumbuhan  dan  kondisi  ekonomi  sudah
              bagus," tambahnya
              Untuk  mempertegas  gagasan  tersebut  Popon  menjelaskan  lagi  bahwa  pemerintah  pusat
              mengklaim bahwa akan terjadi pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen. Artinya, akan ada
              pertumbuhan yang lebih bagus dan positif pada sektor riil. Kemudian bicara kesehatan finansial
              pada industri, menetapkan besaran angka UMK terkait dengan pertumbuhan dan kemampuan
              ekonomi pada tingkat lokal khususnya pabrik-pabrik atau perusahaan yang akan terkena dampak
              UMK itu sendiri.

              "Nah, kondisi perusahaan-perusahan di Sukabumi khususnya yang karyawannya afiliasi dengan
              FSP  TSK  SPSI  justru  kondisi  ordernya  saat  ini  sedang  bagus-bagusnya.  Bahkan  lebih  bagus
              sebelum pandemi.  Diawal pandemi memang ada beberapa perusahaan yang PHK karyawan,
              tapi saat ini sudah rekrut kembali bahkan jumlahnya jauh lebih banyak di banding yang di putus
              hubungan kerjanya," beber Popon.

              Untuk itu, Popon menyerukan aksi 'Sukabumi Modar Seminggu.' Dalam aksi tersebut FSP TSK
              SPSI mengajak seluruh buruh di Kabupaten Sukabumi untuk mogok kerja serta mengosongkan
              pabrik selama sepekan lamanya, tepatnya dari tanggal 27 Nopember hingga 5 Desember 2021.

              "Jadi  aksi  'Sukabumi  Modar  Seminggu'  kami  mengajak  para  buruh  untuk  mogok  kerja  dan
              kosongkan pabrik selama seminggu. Kita turun ke jalan untuk menuntut UMK 2022 Kabupaten
              Sukabumi  naik  secara  signifkan.  Meskipun  secara  massal,  tapi  kami  juga  pastikan  dilakukan
              dengan mematuhi penerapan protokol kesehatan yang ketat? ujarnya.

              Namun,  aksi  ini  bisa  saja  batal  jika  Bupati  Sukabumi  Marwan  Hamami  merekomendasikan
              kenaikan  UMK  2022  secara  signifikan  sesuai  tuntutan  buruh.  "Tapi  jika  sampai  tanggal  27
              November  nanti  Bupati Sukabumi  belum  merekomendasikan  kenaikan UMK  2022,  maka  aksi
              'Sukabumi Modar Seminggu' akan kami laksanakan," pungkasnya.

              Sementara  itu,  Dewan  Pimpinan  Cabang  Sarikat  Buruh  Muslimin  Indonesia  (DPC  Sarbumusi)
              Kabupaten Sukabumi memilih menerima keputusan besaran kenaikan upah tahun 2022 sebesar
              1.09 persen. Keinginan untuk kenaikan upah sebesar mungkin di tahun depan memang menjadi
              harapan semua buruh, ditambah pandemi yang tak kunjung berakhir membuat perekonomian
              menjadi sulit

              Namun dalam menanggapi kebijakan memang harus ekstra bijaksana, lantaran dalam upaya
              untuk mengembalikan kestabilan perekonomian dalam bernegara dibutuhkan kesadaran semua
              pihak.  "Yang  mengalami  pandemi  bukan  kita  (buruh)  saja,  semua  elemen  termasuk  para
              pengusaha  terdampak  pandemi.  Saya  tidak  pro  pengusaha,  namun  saya  kira  keputusan


                                                           11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17