Page 183 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 183
Ringkasan
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menolak
penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 yang telah ditetapkan, pada Rabu
(17/11/2021) pagi. Walaupun mengalami kenaikan 1,08 persen atau Rp 34.000, UMP 2022
tersebut dinilai tidak sebanding lurus dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di Babel yakni
6,11 persen.
SPSI BABEL TOLAK PENETAPAN UMP 2022
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menolak
penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2022 yang telah ditetapkan, pada Rabu
(17/11/2021) pagi. Walaupun mengalami kenaikan 1,08 persen atau Rp 34.000, UMP 2022
tersebut dinilai tidak sebanding lurus dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi di Babel yakni
6,11 persen.
Ketua SPSI Babel Darusman menyebut, idealnya jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan nominal dari kenaikan pertumbuhan ekonomi
tersebut adalah sekitar Rp 200.000.
"Namun disini penentuan itu mengacu pada formula baru yakni pada amanat Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang menjadi turunan dari Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law," jelas
Darusman kepada RRI.co.id, Rabu (17/11/2021).
Ia menilai, PP 36/2021 tidak dapat dijadikan instrumen penghitung penetapan UMP 2022.
Alasannya, objek hukum yang ada pada UU itu belum memiliki kekuatan hukum tetap atau
inkrah.
"SPSI secara nasional menolak PP 36 karena omnibus law masih proses yudisial review, jadi
mereka menolak untuk tidak diberlakukan formula baru, jadi tetap mengacu pada PP 78 karena
(omnibus law) masih dalam perkara gugatan formil dan materil di pengadilan MA," tegasnya.
Menurutnya, setinggi apapun pertumbuhan ekonomi di Babel jika perhitungan dilakukan formula
baru dengan delapan variable UU Ciptaker nominalnya pasti akan kecil.
"Oleh karena itulah, tadinya kita berharap ada regulasi yang mengatur bahwa Gubernur bisa
menentukan melalui kebijakannya, artinya harapan kita berdasarkan kebijakan yang sesuai
dengan kondisi pertumbuhan di Babel yang cukup bagus tersebut," ujarnya.
Dikatakannya, UU turunan Ciptaker tersebut tidak memberi ruang bagi gubernur untuk membuat
kebijakan, dan harus patuh terhadap ketentuan yang sudah dibuat.
"Jadi kita pun tidak bisa menyalahkan beliau, karena sebenarnya beliaupun punya perhatian
serius terkait upah ini, tapi apa daya karena tidak ada ruang untuk beliau memberikan kebijakan,
ya kita intinya menolak," ungkapnya.
Atas dasar itu, karena organisasi SPSI secara terpusat menolak, otomatis SPSI Bangka Belitung
juga menolak, artinya SPSI Babel tidak ikut menandatangani persetujuan tentang dewan
pengupah yang belum ada ataupun yang ada di Bangka Belitung.
"Jadi kami SPSI tidak menyetujui, tidak menyepakati dan tidak ikut menandatangani, tapi
mestipun kami tidak ikut, hal ini tetap akan berlaku, yang jelas kami tidak ikut andil didalam
melegitimasi PP 36 itu, karena apa, secara organisasi menolak," ungkapnya.
182
