Page 187 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

MENAKER: UPAH MINIMUM INDONESIA TERLALU TINGGI

JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan upah minimum di Indonesia
terlalu tinggi sehingga sulit dijangkau pengusaha. Pernyataan itu disampaikan berdasarkan hasil
pengukuran suatu metode yang disebut dengan istilah Kaitz Indeks.

"Terdapat suatu metode yang secara internasional di gunakan untuk mengukur tinggi rendahnya
suatu upah minimum di suatu wilayah, yaitu dengan membandingkan besaran upah minimum
yang berlaku dengan median upahnya (kaitz indeks)," kata Ida dalam siaran pers yang di Jakarta,
Rabu (17/11/2021), seperti dilansir Okezone.

Ida menambahkan, besaran upah minimum di seluruh wilayah di Indonesia sudah melebihi nilai
tengah. Hal ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara yang Kaitz Index-nya lebih
besar dari 1. Padahal idealnya Kaitz Index suatu negara berada pada kisaran 0,4 sampai 0,6.

"Kondisi upah minimum yang terlalu tinggi tersebut menyebabkan sebagian besar pengusaha
tidak mampu menjangkaunya dan akan berdampak negatif terhadap implementasinya di
lapangan," jelasnya.

Selama ini nilai upah minimum dijadikan upah efektif oleh pengusaha. Dengan demikian kenaikan
upah cenderung hanya mengikuti upah minimum tanpa didasari kinerja individu.

Hal itu dinilai membuat para buruh menuntut kenaikan upah dibandingkan membicarakan upah
basis kinerja atau produktivitas. "Hal ini juga yang kemudian membuat teman-teman serikat
pekerja atau serikat buruh lebih cenderung menuntut kenaikan upah minimum dibandingkan
membicarakan upah berbasis kinerja atau produktivitas," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menaker menegaskan upah minimum provinsi (UMP) 2022 mengalami
kenaikan rata-rata 1,09%. Angka ini jauh dengan tuntutan buruh yang meminta UMP naik 10%.
Meski demikian, Menaker Ida Fauziyah mengatakan besaran kenaikan UMP 2022 menunggu
keputusan gubernur di setiap gubernur. "Kita tunggu dari Gubernur untuk penetapannya," kata
Ida dalam video virtual, Jakarta, Selasa (16/11/2021).

Dia memastikan penetapan upah minimum provinsi ini menyesuaikannya sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam peraturan itu
dijelaskan tidak ada lagi penetapan upah minimum di Indonesia yang berdasarkan sektor.

"Upah yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku hingga UMS
tersebut berakhir atau UMP/UMK di wilayah tersebut telah lebih tinggi. Dengan demikian UMS
tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh pengusaha," katanya.

186