Page 194 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021

Sebab, kata Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru ini, harga bahan pokok saat ini mengalami
kenaikan, sehingga kenaikan upah sebesar Rp 50 ribu belum menjawab keluhan masyarakat,
khususnya kalangan buruh.

Disampaikan Kasir, pemerintah mestinya menggunakan banyak pertimbangan untuk
menetapkan pengupahan, apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat masih terganggu oleh
pandemi Covid-19.

"Saya harapkan ini bisa ditinjau ulang, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pekerja saat ini,"
ujarnya, Rabu (17/11/2021).

Tak hanya itu, lanjut Kasir, yang mesti diperhatikan lagi adalah upah pekerja di sektor
perkebunan juga harus ditetapkan kenaikannya, sebab ini berbanding lurus dengan kenaikan
harga komoditas buah sawit.

"Kita lihat sektor perkebunan harga sawit naik dan harus disesuaikan juga nanti kenaikannya,"
ujarnya.

Sebagai informasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, bersama Dewan
Pengupahan, telah menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 naik sebesar 1,7
persen.

Kesepakatan itu diputuskan setelah Disnakertrans Riau mengadakan rapat bersama Dewan
Pengupahan, pada Senin (15/11/2021).
Kepala Disnakertrans Riau, Jonli, mengatakan, rapat bersama dewan pengupahan untuk
memastikan kenaikan UMP sebesar Rp50.000 atau 1,7 persen dari tahun 2021. Pihaknya telah
mendalami kenaikan UMP 1,7 persen tersebut berdasarkan indikator-indikator selama masa
pandemi Covid-19.
“Jadi kami bersama Dewan Pengupahan sudah sepakat, UMP tahun ini baik 1,7 persen.
Selanjutnya kita akan bahas dan menentukan formula dalam menetapkan UMP Riau yang mulai
berlaku tahun 2022. Ini berdasarkan indikator ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan aspek
tenaga kerja,” ujar Jonli.

“Selanjutnya, setelah kesepakatan upah UMP Riau tahun 2022 sebesar Rp2.938.564, atau naik
Rp50.000 dibanding tahun ini sebesar Rp2.888.563, kita akan sampaikan ke Gubernur Riau dan
nantinya ditetapkan oleh Gubri menjadi UMP Riau tahun 2022,” tambahnya. ***

193