Page 197 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2021
P. 197
Judul UMP Sumsel 2022 Tidak Naik, Buruh Tolak Tandatangani Hasil Rapat
Dewan Pengupah
Nama Media sumsel.suara.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://sumsel.suara.com/read/2021/11/17/170756/ump-sumsel-2022-
tidak-naik-buruh-tolak-tanda-tangani-hasil-rapat-dewan-pengupah
Jurnalis Tasmalinda
Tanggal 2021-11-17 17:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Rapat Dewan Pengupahan Sumatera Selatan telah memutuskan jika Upah Minimum Provinsi
(UMP) pada tahun 2022 tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Hasil rapat ini
kemudian ditolak oleh perwakilan organisasi buruh SPSI Sumsel. Perwakilan buruh di Sumatera
Selatan menolak menandatangani hasil rapat Dewan Pengupahan tersebut.
UMP SUMSEL 2022 TIDAK NAIK, BURUH TOLAK TANDATANGANI HASIL RAPAT
DEWAN PENGUPAH
SuaraSumsel.id - Rapat Dewan Pengupahan Sumatera Selatan telah memutuskan jika Upah
Minimum Provinsi (UMP) pada tahun 2022 tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu.
Hasil rapat ini kemudian ditolak oleh perwakilan organisasi buruh SPSI Sumsel. Perwakilan buruh
di Sumatera Selatan menolak menandatangani hasil rapat Dewan Pengupahan tersebut.
Perwakilan buruh menyayangkan keputusan yang dikeluarkan Kementerian Tenaga kerja
tentang kenaikan UMP.
Ketua SPSI Sumsel Abdullah Anang sangat menyayangkan keputusan yang dikeluarkan
Kementerian Tenaga Kerja tentang kenaikan UMP. Semenatara, empat provinsi yang tidak
mengalami kenaikan, ialah Sumatera Selatan.
"Hal tersebut mengacu pada PP 36 Nomor 11. Ini sangat memperihatinkan. Buruh meminta
kepada Gubernur Sumsel agar mempertimbangkan kenaikan UMP pada 2022. Karena sangat
dimaklumi kebutuhan hidup pekerja saat ini sangat tinggi, apalagi masih situasi pandemi,"
ujarnya kepada Suarasumsel.id, Rabu (17/11/2021).
Ditegaskannya, kebutuhan pokok ialah kebutuhan yang mutlak dari pekerja. "Kami tentu sangat
mengharapkan hemat kami, sesuai PP 36 Nomor 11, karena tidak menunjukan dasar keadilan
dan sosial bagi pekerja," imbuh ia.
196
